Sekolah Rakyat Mulai Serentak 14 Juli, Pemprov Sumut Siapkan 4 Lokasi di Kab/Kota

POSMETRO MEDAN,Medan - Pemerintah Provinsi Sumut akan melaksanakan program sekolah rakyat di empat kabupaten/kota dalam waktu dekat. Hal itu sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, dimana Kegiatan sekolah rakyat akan dimulai secara serempak di Indonesia pada 14 Juli 2025 mendatang.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Sumatera Utara Muslim mengatakan, untuk di Sumut sekolah rakyat akan dilaksanakan di Kota Medan, Padang Sidimpuan, Deliserdang dan Tebing Tinggi.

Untuk di Medan sendiri akan dilaksanakan di Balai Sentra Bahagia Dinas Sosial Kota Medan, Sementara kalau di Deliserdang akan dilaksanakan di Balai Sentra Insaf Kutalimbaru, Tebing Tinggi di Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) dan di Padamg Sidimpuan di Balai Sentra Dinas Sosial Padang Sidimpuan.

Baca Juga:

• Kementerian PU Survei Lahan Sekolah Rakyat di Asahan, Pembangunan Ditargetkan 2026
• Kadis SDABMBK Dampingi Walikota Medan Tinjau Sekolah Rakyat di Tuntungan

"Dinas Sosial Sumut sifatnya hanya koordinasi dan yang melaksanakan langsung daerah Kab/Kota masing -masing," jelasnya, Kamis (10/7/2025).

Dikatakan Muslim, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk peresmian pelaksanaan sekolah rakyat di Sumut.

Baca Juga:

• Siap-siap! Sekolah Rakyat Segera Hadir di Kabupaten Pakpak Bharat
• AHY Apresiasi Dukungan Penuh Pemko Medan, Sekolah Rakyat Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

"Untuk pelaksanaan, nanti kita akan adakan launching yang dilakukan serentak se-Indonesia pada tanggal 16 Juli nanti," jelasnya.

Muslim menjelaskan, sementara ini penerimaan murid sekolah rakyat tidak dibuka secara umum.

Murid dari sekolah rakyat diambil dari dat penerima PKH dimulai dari Dasil I dan II. "Kami mengambil peserta dari data pusat penerima PKH kategori Desil I (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) dari data kesejahteraan ekonomi nasional," tuturnya.

Setelah pendataan, kata Muslim pihaknya akan melakukan kunjungan ke rumah siswa yang akan belajar di sekolah rakyat

"Dari data tersebut nanti dilakukan home visit (penyisiran kerumah), nanti di bantu oleh petugas PKH mana yang berhak mengikuti sekolah rakyat tersebut," ucapnya.

Menurutnya sejumlah kabupaten/kota yang belum bisa melaksanakan sekolah rakyat karena ada beberapa terkendala. Misal di pengusulan tempat dan lain-lain.

"Sebagian kabupaten/kota masih dalam tahap pengusulan dan verifikasi sekolah rakyat. Dimana Kab/kota harus menyediakan lahan dan lain-lain," jelasnya.

Jikapun kab/kota ini memiliki lahan sekolah rakyat kata Muslim harus mendapatkan verifikasi dari Dinas Sosial.

"Mudah-mudahan tahun depan ada 26 sekolah rakyat di Kab/kota Sumut," ucapnya.

Diakuinya ada sejumlah Kab/kota yang sudah berpotensi untuk mengadakan sekolah rakyat.

"Mereka rata-rata menggunakan lahan Balai Ketenagakerjaan (BLK) untuk sekolah rakyat, tapi sebagian BLK itu banyak yang bangunannya rusak dan tidak layak pakai," katanya.

Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat akan resmi beroperasi di 100 titik pada Senin, 14 Juli 2025.

Sebanyak 1.469 guru akan mengajar pada sejumlah sekolah rakyat itu.

Pada hari pertama sekolah rakyat, akan diadakan masa pengenalan atau orientasi bagi guru dan siswa.

Setelah proses itu terlewati baru proses pembelajaran dimulai.

Secara simultan juga akan dilakukan seleksi murid, serta seleksi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang lain.

(wan/bbs)

Kementerian PU Survei Lahan Sekolah Rakyat di Asahan, Pembangunan Ditargetkan 2026

Kadis SDABMBK Dampingi Walikota Medan Tinjau Sekolah Rakyat di Tuntungan

Siap-siap! Sekolah Rakyat Segera Hadir di Kabupaten Pakpak Bharat

AHY Apresiasi Dukungan Penuh Pemko Medan, Sekolah Rakyat Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Pemko Medan Ajak Siswa Sekolah Rakyat Naik KRI Bima Suci

Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat, Zakiyuddin Harahap Tekankan Percepatan dan Koordinasi Lintas Sektor