Bupati Humbahas Sampaikan Ranperda P.APBD TA. 2026 Humbang Hasundutan Rp955 Miliar Lebih

POSMETRO MEDAN- Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH menyampaikan dalam Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2026 sebesar Rp955.375.646.227.49.

Penyampaian P.APBD itu digelar dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa 1 September 2026 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A Simamora, S.A.B dan Marsono Simamora serta diikuti anggota DPRD lainnya.

Baca Juga:

• Humbang Hasundutan Terima Bantuan 1.077 Ton Pakan Ternak Senilai Rp16 M dari Kementan
• Korban Penyandang Disabilitas di Humbahas Disebut Hamil 7 Bulan, Pengacara Desak Kapolri dan Kapolda Sumut Beri Perhatian

Turut hadir pada paripurna ini Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun SH, M.AP, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, SH, S.I.K, Dandim 0210/TU diwakili Danramil Doloksanggul Kapt. S. Manullang, Kajari diwakili Kasubseksi Intel Niko Gabriel Nainggolan, SH, MH Sekda Chiristison R Marbun, PKK, Ketua DWP Humbang Hasundutan, Ny. Dewi Chiristison R. Marbun, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Tokoh Adat/ Agama, BUMN/ BUMD dan lainnya.

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH dalam nota pengantarnya--seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Pemerintah kabupaten humbang hasundutan yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 1 September 2026-- menyampaikan pendapatan daerah yang semula dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp882.017.791.100, dalam Rancangan Perubahan APBD menjadi Rp903.565.200.318.

Baca Juga:

• Empat Kandidat Bertarung pada Pilkades, Rekam Jejak dan Integritas Kandidat Disorot
• Matiti Belum Usai: Kuasa Hukum Minta Aparat Bongkar Rangkaian Peristiwa 12 September

Dengan begitu, pendapatan daerah bertambah sebesar Rp21.547.409.218 atau naik 2,44 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp910.477.815.414, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp955.375.646.227,49. Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp44.897.830.813,49 atau naik 4,93 persen.

Pada sisi pembiayaan netto, pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp28.460.024.314 pada APBD 2026.

Dalam Rancangan P-APBD, pembiayaan netto meningkat menjadi Rp51.810.445.909,49, atau bertambah Rp23.350.421.595,49 dan naik 82,05 persen.

Pendapatan Daerah Meningkat

Bupati selanjutnya memaparkan perubahan struktur pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD yang semula dianggarkan sebesar Rp79.731.200.100, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp80.467.485.680. Jumlah tersebut bertambah Rp736.285.580 atau naik 0,92 persen.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pendapatan transfer yang pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp791.166.551.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp811.979.016.901. Artinya, pendapatan transfer bertambah sebesar Rp20.812.465.901 atau naik 2,63 persen.

Belanja Modal Naik Signifikan

Pada struktur belanja, Bupati menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Belanja operasi yang semula sebesar Rp706.325.459.540, meningkat menjadi Rp742.434.245.796,53, atau bertambah Rp36.108.786.256,53 atau naik 5,11 persen.

Perubahan terbesar terjadi pada belanja modal. Dari semula sebesar Rp35.919.390.124, meningkat menjadi Rp104.888.603.230,96. Dengan demikian, belanja modal bertambah sebesar Rp68.969.213.106,96 atau naik 192,01 persen.

Peningkatan belanja modal itu menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk kebutuhan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sebesar Rp9.250.000.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp2.601.652.450, berkurang sebesar Rp6.648.347.550.

Untuk belanja transfer, yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa, semula dianggarkan sebesar Rp158.982.965.750, kemudian dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp105.451.144.750.

Dengan demikian, terjadi pengurangan sebesar Rp53.531.821.000 atau turun 50,76 persen.

Bupati menegaskan bahwa seluruh perubahan anggaran tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.***

Humbang Hasundutan Terima Bantuan 1.077 Ton Pakan Ternak Senilai Rp16 M dari Kementan

Korban Penyandang Disabilitas di Humbahas Disebut Hamil 7 Bulan, Pengacara Desak Kapolri dan Kapolda Sumut Beri Perhatian

Empat Kandidat Bertarung pada Pilkades, Rekam Jejak dan Integritas Kandidat Disorot

Matiti Belum Usai: Kuasa Hukum Minta Aparat Bongkar Rangkaian Peristiwa 12 September

Kemendagri: Pergeseran Anggaran Rp503 Miliar di Deli Serdang tak Cacat Hukum

Polres Humbang Hasundutan Gelar Acara Pelepasan Purna Bakti Wakapolres Manson Nainggolan