PT PKN Milik Pengusaha HS di Sergai Disorot, Kapoldasu dan DLH Didesak Segera Turun Tangan
POSMETRO MEDAN Dugaan pelanggaran kewajiban lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang diduga milik pengusaha berinisial
Sumut 10 menit lalu
POSMETRO MEDAN– Dugaan pelanggaran kewajiban lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang diduga milik pengusaha berinisial HS di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Kisaran, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi sorotan serius.
Polda Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai didesak segera turun tangan untuk memeriksa legalitas serta aktivitas operasional perusahaan tersebut.
Sorotan ini mencuat setelah adanya informasi bahwa perusahaan yang disebut telah lama beroperasi itu diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan disinyalir tidak rutin menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup setiap enam bulan.
Baca Juga:
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius karena menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkan informasi sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan karet. Sementara itu, kondisi lokasi yang dikelilingi tembok tinggi, gerbang tertutup rapat, serta tidak terlihatnya plang nama perusahaan di pintu masuk turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan usaha tersebut.
Baca Juga:
Untuk mendapatkan klarifikasi, sejumlah awak media mendatangi lokasi pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 10.45 WIB. Namun, awak media hanya diperbolehkan berada di pos penjagaan dan tidak diberikan akses masuk ke area perusahaan.
Ketika ditanya mengenai aktivitas di dalam lokasi, seorang petugas keamanan menjawab, "Pengolahan noten, Pak." Saat awak media meminta bertemu pimpinan perusahaan berinisial HS, sekuriti menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan pihak media tidak diperbolehkan masuk.
Atas kondisi tersebut, Kapolda Sumatera Utara didesak memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Polres Serdang Bedagai melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Pemeriksaan perlu mencakup legalitas operasional, dokumen lingkungan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan perusahaan. Jika ditemukan unsur tindak pidana lingkungan hidup, aparat diminta mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya kepolisian, DLH Kabupaten Serdang Bedagai juga diminta segera melakukan inspeksi lapangan dan membuka kejelasan mengenai status kepatuhan lingkungan PT PKN.
POSMETRO MEDAN Dugaan pelanggaran kewajiban lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang diduga milik pengusaha berinisial
Sumut 10 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) se
Medan 14 menit lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu ke
Medan 19 menit lalu
POSMETRO MEDAN,JAKARTA Musyawarah Nasional I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (Munas APPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimp
Inter-Nasional 22 menit lalu
POSMETRO MEDAN,JAKARTA Musyawarah Nasional I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (Munas APPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimp
Inter-Nasional 37 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan bahwa Guntur Syahputra (GS), yang diketahui
Peristiwa 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestab
Medan 13 jam lalu
Polres Humbang Hasundutan berpatroli di SPBU Pastikan Ketersediaan Stok BBM.
Bisnis 14 jam lalu
Pemkab Humbahas Bersama Pemerintah Desa dan Warga Tangani Longsor di Desa Manalu, Akses Jalan Normal Lagi.
Sumut 14 jam lalu
Polres Tapteng (Tapanuli Tengah) menindak 1.617 kasus pelanggaran selama Ops Patuh Toba 2026.
Sumut 15 jam lalu