Temuan Kelebihan Bayar Rp7,1 Miliar di Pemkab Batu Bara Belum Ditindaklanjuti, GERBRAK Desak APH Bertindak

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Dari anggaran Rp92,5 miliar, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,12 miliar (12 paket pekerjaan) dan potensi kelebihan sebesar Rp1,3 miliar (tiga paket pekerjaan).

Baca Juga:

• Kemenag Batu Bara Juara di MTQ KORPRI VIII Sumatera Utara 2026
• BPK Temukan Potensi Kerugian Rp1,33 Triliun di BTN Dalam Pengelolaan KPR

Plt. Kepala Dinas PUTR, Rubi Anto Sari Siboro, ST., M.Si., sempat dikonfirmasi wartawan, hanya menjawab singkat, "Nanti kita jawab ya, Pak." Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas PUTR.

Kasus ini berpotensi melanggar beberapa regulasi, di antaranya:

Baca Juga:

• BPK Temukan Dugaan Pemahalan Pengadaan Belanja Mebel SDN di Langkat, Foto Kadisdik Makan-makan dengan Wartawan Beredar
• BPKP Sumut Apresiasi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi Peduli Upaya Cegah Korupsi

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kasus ini juga memunculkan keraguan publik terhadap efektivitas program "Berlayar" yang diusung Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, SH, M.Si. Program yang bertujuan membangun infrastruktur berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dinilai belum berjalan sesuai harapan.

"Ini tamparan keras bagi visi 'Batu Bara Berkah dan Bahagia'. Jika tidak segera ditangani, ini bisa merugikan keuangan daerah lebih besar lagi," tegas Saharuddin.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Dinas PUTR dan Pemkab Batu Bara dalam menindaklanjuti temuan ini secara transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, publik berharap APH segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan demi menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. (Red)

Kemenag Batu Bara Juara di MTQ KORPRI VIII Sumatera Utara 2026

BPK Temukan Potensi Kerugian Rp1,33 Triliun di BTN Dalam Pengelolaan KPR

BPK Temukan Dugaan Pemahalan Pengadaan Belanja Mebel SDN di Langkat, Foto Kadisdik Makan-makan dengan Wartawan Beredar

BPKP Sumut Apresiasi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi Peduli Upaya Cegah Korupsi

Deli Serdang Raih WTP Kedelapan Berturut-turut

Pemkab Labuhanbatu Sabet Opini WTP BPK, Bukti Nyata Tata Kelola Keuangan Bersih dan Akuntabel