LBH Medan: Pengibaran Jolly Roger Bukan Makar atau Tindak Pidana, Pemerintah dan DPR Lebay

Perlu diketahui negara Indonesia telah mengatur terkait pengibaran bendera yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Artinya selama tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti, merendahkan, atau menghina Bendera Merah Putih, maka tidak dapat dikategorikan sebagai makar/tindak pidana.

Merujuk hal tersebut kita dapat melihat pasal 21 ayat 1 dan 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG.

Menegaskan jika bendera merah putih dipasang bersama dengan bendera lain atau panji dalam satu tiang maka sangsaka Merah putih harus berada di atasnya.

LBH Medan meyakini jika Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan rakyat yang cerdas, maka tidaklah mungkin dengan adanya pengibaran bendera One Piece bisa memecah belah bangsa dan merusak persatuan dan kesatuan.

Harusnya dengan masifnya kritik melalui pengibaran Jolly Roger pemerintah dan DPR memperbaiki kinerjanya dan menjalankan tugas secara hukum untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia.

Oleh karena itu LBH Medan menyatakan sikap stop untuk menakut-nakuti bangsa dengan ancaman pidana. Karena hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICPPR).

(amr)