Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI, Pemkab Langkat Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

POSMETRO MEDAN,Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) para gubernur, bupati/walikota dengan Komisi II DPR RI secara daring melalui zoom meeting, bertempat di LCC Kantor Bupati Langkat, Senin (25/8/2025).

Rapat tersebut digelar dalam rangka pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait kemandirian fiskal daerah. Dari Kabupaten Langkat, turut hadir jajaran perangkat daerah, di antaranya Bappeda yang diwakili Eka Damayanti, S.Sos., M.Si., BPKAD diwakili Zurkainain, serta Bapenda diwakili Dr. Muhammad Taufiq, S.STP., M.AP.

Dalam forum yang juga diikuti perwakilan fraksi DPR RI serta terbuka untuk umum tersebut, Komisi II DPR RI menyoroti lemahnya kapasitas fiskal di banyak daerah.

Baca Juga:

• Hinca Panjaitan Ajak Polres Karo Tebarkan Keharuman Pelayanan, Kapolres: Bunga Simbol Harapan dan Kedamaian
• Marak! Pencurian Sawit di Lahan Milik RGO, Kinerja Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Dipertanyakan

Data menunjukkan dari total 548 daerah otonom di Indonesia (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota), hanya sekitar 26 daerah atau 4,76 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat.

Sekitar 5 persen masuk kategori sedang, sementara sisanya masih lemah. Bahkan, lebih dari 70 persen APBD di sejumlah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Kapolres Langkat Dukung Sukses Bakti Kesehatan Polda Sumut, Ribuan Masyarakat Antusias Ikuti Pelayanan Gratis
• Kodim 0203/Langkat Rampungkan Pembangunan Jembatan Gantung Antarlingkungan di Kelurahan Bela Rakyat

"Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memperkuat kinerja yang sudah kita rumuskan bersama, supaya ke depan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih berkualitas," tegas perwakilan Komisi II DPR RI.

Menanggapi hal itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menilai bahwa Raker dan RDP ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal.

"Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing dan mandiri," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap adanya pendampingan serta bimbingan teknis berkelanjutan dari Kemendagri agar kebijakan fiskal daerah dapat diarahkan secara tepat.

"Kami siap menjalankan arahan dan rekomendasi dari Kemendagri serta Komisi II DPR RI demi peningkatan kapasitas fiskal dan pelayanan publik di Kabupaten Langkat," tambahnya.

Hinca Panjaitan Ajak Polres Karo Tebarkan Keharuman Pelayanan, Kapolres: Bunga Simbol Harapan dan Kedamaian

Marak! Pencurian Sawit di Lahan Milik RGO, Kinerja Kepala Desa Besilam Bukit Lembasa Dipertanyakan

Kapolres Langkat Dukung Sukses Bakti Kesehatan Polda Sumut, Ribuan Masyarakat Antusias Ikuti Pelayanan Gratis

Kodim 0203/Langkat Rampungkan Pembangunan Jembatan Gantung Antarlingkungan di Kelurahan Bela Rakyat

Polisi Temukan Sepihan Kaca, Penembak Kamar Rumah Dinas Wabup Deli Serdang Masih Diselidiki

Kapolres Langkat Serahkan Kunci Rumah Hasil Bedah Rumah kepada Ibu Ginah