Alamak! Bapenda Sumut Habiskan Hampir Rp600 Juta untuk Beli Souvenir

POSMETRO MEDAN,Medan– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara mendapat sorotan publik setelah tercatat menganggarkan hampir Rp600 juta untuk belanja souvenir dan cenderamata pada tahun anggaran 2025.

Anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang masih belum sehat serta kebijakan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi belanja.

Dalam aturan terbaru pemerintah, terdapat 15 item belanja yang harus ditekan, mulai dari alat tulis kantor, kegiatan seremonial, jasa profesi, percetakan, sewa gedung, kendaraan, hingga pengadaan souvenir.

Baca Juga:

• Cegah Nelayan Melintas Batas Perairan, Pemprov Sumut Siapkan Tiga Langkah Strategis
• Demi Pertahankan Keharmonisan Rumahtangga, Kejaksaan Lakukan Restoratif Justice Terhadap Pasutri

Namun, berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diunggah di laman sirup.lkpp.go.id, BapendaSumut justru mencatatkan alokasi hampir Rp600 juta untuk pengadaan ulos, plakat, mug, payung, dan tumbler.

Pengadaan dilakukan secara langsung dan dipecah ke dalam beberapa paket dengan menggunakan APBD Sumut 2025. Rinciannya antara lain: plakat 128 pcs senilai Rp192 juta, kain ulos 100 lembar Rp50 juta, mug 666 pcs Rp49,95 juta, payung 300 pcs Rp25,5 juta, tumbler 841 pcs Rp100,079 juta, serta tambahan 1.200 payung senilai Rp102 juta.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution akan Bangun SMK Unggulan Pariwisata Berkonsep Boarding School di Samosir
• Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port

"Anggaran sebesar itu jelas berlebihan. Apalagi jika dipecah menjadi beberapa paket kecil, rawan jadi celah mark-up dan mempersulit pengawasan," tegas aktivis antikorupsi dari Aliansi Kota Medan (Akta), Rizky Wira Pranata, kepada wartawan, Senin (9/9/2025).

Rizky juga mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk mengevaluasi kebijakan belanjaBapenda. Menurutnya, pengadaan souvenir tidak memiliki urgensi dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"APBD seharusnya diprioritaskan untuk program yang menyentuh rakyat, bukan untuk belanja souvenir yang tidak penting. Apalagi setiap tahun BapendaSumut selalu menganggarkannya," ujarnya.

Ia menilai kasus ini menjadi ujian transparansi bagi BapendaSumut di tengah kondisi keuangan provinsi yang masih belum stabil. "Dana sebesar itu tidak proporsional dan berpotensi terjadi korupsi atau mark-up, apalagi hanya untuk cenderamata yang tidak bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.(Jaf)

Cegah Nelayan Melintas Batas Perairan, Pemprov Sumut Siapkan Tiga Langkah Strategis

Demi Pertahankan Keharmonisan Rumahtangga, Kejaksaan Lakukan Restoratif Justice Terhadap Pasutri

Gubernur Bobby Nasution akan Bangun SMK Unggulan Pariwisata Berkonsep Boarding School di Samosir

Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port

Patroli Brimob Polda Sumut Sisir Titik Rawan di Medan, Antisipasi Geng Motor dan Kejahatan Jalanan

Wali Kota Binjai Terima Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil XII, Bahas Prioritas Pembangunan Daerah