Peringatan Hari Ginjal Sedunia, Pemko Medan Perkuat Layanan dan Fasilitas RSUD Dr.Pringadi
Posmetro Medan, Medan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemko Medan untuk membenahi fasilitas dan pelayanan r
Medan 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Langkat– Ketua LSM LIPAN Sumatera Utara, Pantas Tarigan, M.Si, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat, Khairul Azmi.
Desakan ini muncul setelah pihaknya menemukan adanya dugaan permainan dalam proses pengadaan di Dinas PUTR Kabupaten Langkat.
Salah satunya terkait pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lr Pembangunan, Kecamatan Kuala, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Nomor Kontrak 03/SPP/BSDA-I/LKT/2022. Proyek senilai Rp963.750.000 tersebut dikerjakan oleh CV Putra Mahkota Madani.
Baca Juga:
Selain itu, dalam pengadaan tersebut juga terdapat anggaran perencanaan teknis sebesar Rp7.272.859 dan supervisi pengawasan senilai Rp31.047.945. Namun, menurut Pantas, proyek tersebut tidak selesai akibat kendala di lapangan hingga akhirnya diputus kontrak.
Yang menjadi sorotan, lanjutnya, adalah CV Putra Mahkota Madani tetap kembali mendapat proyek lain di tahun berikutnya. Pada 2023, perusahaan itu memenangkan pekerjaan hot mix di Dusun I, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang, senilai Rp287.941.000, serta rehabilitasi DIR di Desa Pasar Rawa dengan kontrak Rp293.510.890.
Baca Juga:
"Ini kan aneh. CV yang sudah diputus kontraknya justru masih mendapat pekerjaan lagi di tahun 2023. Seharusnya perusahaan seperti itu masuk daftar *blacklist*," tegas Pantas kepada wartawan, Selasa (23/09/2025).
Tidak hanya itu, di tahun 2024 perusahaan yang sama kembali mengerjakan proyek rehabilitasi tanggul di Sei Kapal Keruk, Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, dengan nilai kontrak Rp340.170.000.
"Dari sini terlihat lemahnya pengawasan Dinas PUTR Langkat terhadap pengadaan proyek. Pengerjaan pun diduga tidak memiliki perencanaan yang matang," ujarnya.
Ia menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi dugaan praktik korupsi di Kabupaten Langkat akan semakin besar.
"Pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Langkat tidak mampu mengendus dugaan korupsi seperti ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin Dinas PUTR berani memberi pekerjaan kepada perusahaan yang sudah diputus kontraknya, padahal proyek sebelumnya saja belum selesai," pungkasnya.
Sementara itu, ketika wartawan mencoba mengonfirmasi ke Dinas PUTR Kabupaten Langkat, Khairul Azmi S.STP, seorang ASN menyebutkan bahwa Kepala Dinas tidak berada di kantor. (TRG)
Posmetro Medan, Medan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemko Medan untuk membenahi fasilitas dan pelayanan r
Medan 7 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Suasana kekeluargaan yang penuh kehangatan menyelimuti Ballroom Hotel Santika Dyandra. Wali Kota Medan, Rico Tri Put
Medan 7 jam lalu
POSMETRO MEDANGuna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan dan geng motor yang kerap meresahkan warga saat malam akhir pekan, Pol
Medan 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Padangsidimpuan Setelah sukses dua tahun berturutturut 2023 dan 2024, Keluarga besar MAN 2 Padangsidimpuan kembali meraih
Sumut 14 jam lalu
Pegawai Terekam Injak Buah Melon di Dapur MBG, Tuai Kecaman Publik.
Viral 14 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu Panai Hulu Situasi peredaran narkotika di wilayah Panai Hulu kian mengkhawatirkan. Informasi yang dihimpun d
Kriminal 14 jam lalu
Posmetro Medan, Labuhanbatu Polsek Kualuh Hilir Polres Labuhanbatu mengamankan seorang pria berinisial PD (35), diduga pelaku tindak pidana
Kriminal 14 jam lalu
60 Siswa Keracunan MBG, BGN Hentikan Operasional SPPG Pondok Kelapa.
Inter-Nasional 15 jam lalu
Polres Binjai Bekuk 2 Remaja Geng Motor yang Hendak Tawuran.
Sumut 15 jam lalu
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Hadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumatera Utara Bergiat dan IKA MSP FISIP USU.
Medan 16 jam lalu