16 Hari Kerja Plh Kepala Puskesmas Dolat Rayat dan Anak Buah Belum Tuntaskan LPJ

POSMETRO MEDAN,Tanah Karo– Aroma dugaan penyimpangan anggaran di Puskesmas Dolat Rayat kian mencuat. Pasalnya, setelah enam belas hari kerja Plh Kepala Puskesmas, Dr. Rori br Bangun, sejumlah pejabat administrasi seperti Kepala Tata Usaha (KTU) dan para bendahara mulai menunjukkan ketidakpatuhan dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

KTU Puskesmas Dolat Rayat, Kecamatan Dolat Rayat, Preti Ginting, terkesan lalai dan lamban dalam menyelesaikan LPJ. Kondisi serupa juga terjadi pada Bendahara Dana BOK, Ahmad Gunawan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, Rosianti br Munthe.

Hal ini terungkap saat beberapa wartawan mengonfirmasi langsung KTU dan bendahara di kantor Puskesmas Dolat Rayat, Jalan Letjen Jamin Ginting (Jalan Besar Berastagi–Medan), Desa Dolat Rayat, Senin (29/9/2025) siang.

Baca Juga:

• Ratusan Nasi Bungkus Dibagikan untuk Pekerja di Medan Belawan
• Kapolda Sumut Suntikkan Motivasi ke Jajaran Polres Padang Lawas, Bersatu, Berani dan Humanis

Preti Ginting, yang juga merangkap jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, mengakui dirinya belum menyelesaikan dan menyerahkan LPJ baik sebagai KTU maupun bendahara.

"Ya, saya menjabat sebagai KTU sejak 2019 hingga 2022, kemudian kembali pada 2024 hingga sekarang. Saya juga diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh mantan Kepala Puskesmas. SK saya keluar pada Juni 2025," ujarnya.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Apresiasi Inovasi Polres Padangsidimpuan Bentuk Satgas Peduli Anak
• Bupati Langkat Tegaskan Komitmen Perluas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Meski demikian, Preti mengaku tidak memahami secara rinci tupoksi serta tanggung jawabnya sebagai bendahara. "SK saya memang ada sejak Juni 2025, tapi sejauh ini belum ada tugas yang saya kerjakan terkait jabatan itu," katanya.

Terkait LPJ sebagai KTU, Preti menyebut hanya melaporkan data Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simada) dan jumlah pegawai di lingkungan Puskesmas Dolat Rayat.

"Sampai sekarang saya hanya melaporkan soal Simada dan data pegawai," tambahnya.

Sementara itu, Bendahara Dana BOK, Ahmad Gunawan, juga mengakui belum menyelesaikan LPJ. "Benar, saya belum menyelesaikan laporan terkait pengelolaan Dana BOK. Tapi saya akan berusaha menuntaskannya secepatnya," ujarnya.

Keterlambatan penyelesaian LPJ ini dikhawatirkan akan menghambat penyusunan perencanaan kegiatan (planning) bulan September dan seterusnya, karena dasar penyusunan program operasional adalah laporan bulan sebelumnya.

Plh Kepala Puskesmas Dolat Rayat, Dr. Rori br Bangun, yang bertugas sejak 10 September 2025 dan menerima SK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 18 September 2025, juga membenarkan belum pernah menerima LPJ dari KTU maupun para bendahara.

Sebelumnya, Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Karo, Dr. Jasura Pinem, M.Kes., telah menegaskan bahwa seorang KTU tidak boleh merangkap jabatan sebagai bendahara, demikian pula sebaliknya.

Kisruh di Puskesmas Dolat Rayat diduga muncul akibat kurangnya transparansi pengelolaan anggaran, lemahnya tertib administrasi, serta ketidakpatuhan bawahan terhadap pimpinan.(MS/JP)

Ratusan Nasi Bungkus Dibagikan untuk Pekerja di Medan Belawan

Kapolda Sumut Suntikkan Motivasi ke Jajaran Polres Padang Lawas, Bersatu, Berani dan Humanis

Kapolda Sumut Apresiasi Inovasi Polres Padangsidimpuan Bentuk Satgas Peduli Anak

Bupati Langkat Tegaskan Komitmen Perluas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kredit Rumah dengan Bunga Rendah

Persiapan Pelaksanaan Kerja Bakti World Cleanup Day Tahun 2025