POSMETRO MEDAN,Tanah Karo– Aroma dugaan penyimpangan anggaran di Puskesmas Dolat Rayat kian mencuat. Pasalnya, setelah enam belas hari kerja Plh Kepala Puskesmas, Dr. Rori br Bangun, sejumlah pejabat administrasi seperti Kepala Tata Usaha (KTU) dan para bendahara mulai menunjukkan ketidakpatuhan dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
KTU Puskesmas Dolat Rayat, Kecamatan Dolat Rayat, Preti Ginting, terkesan lalai dan lamban dalam menyelesaikan LPJ. Kondisi serupa juga terjadi pada Bendahara Dana BOK, Ahmad Gunawan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, Rosianti br Munthe.
Hal ini terungkap saat beberapa wartawan mengonfirmasi langsung KTU dan bendahara di kantor Puskesmas Dolat Rayat, Jalan Letjen Jamin Ginting (Jalan Besar Berastagi–Medan), Desa Dolat Rayat, Senin (29/9/2025) siang.
Baca Juga:
Preti Ginting, yang juga merangkap jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, mengakui dirinya belum menyelesaikan dan menyerahkan LPJ baik sebagai KTU maupun bendahara.
"Ya, saya menjabat sebagai KTU sejak 2019 hingga 2022, kemudian kembali pada 2024 hingga sekarang. Saya juga diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh mantan Kepala Puskesmas. SK saya keluar pada Juni 2025," ujarnya.
Baca Juga:
Meski demikian, Preti mengaku tidak memahami secara rinci tupoksi serta tanggung jawabnya sebagai bendahara. "SK saya memang ada sejak Juni 2025, tapi sejauh ini belum ada tugas yang saya kerjakan terkait jabatan itu," katanya.
Terkait LPJ sebagai KTU, Preti menyebut hanya melaporkan data Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simada) dan jumlah pegawai di lingkungan Puskesmas Dolat Rayat.
"Sampai sekarang saya hanya melaporkan soal Simada dan data pegawai," tambahnya.
Sementara itu, Bendahara Dana BOK, Ahmad Gunawan, juga mengakui belum menyelesaikan LPJ. "Benar, saya belum menyelesaikan laporan terkait pengelolaan Dana BOK. Tapi saya akan berusaha menuntaskannya secepatnya," ujarnya.
Keterlambatan penyelesaian LPJ ini dikhawatirkan akan menghambat penyusunan perencanaan kegiatan (planning) bulan September dan seterusnya, karena dasar penyusunan program operasional adalah laporan bulan sebelumnya.
Plh Kepala Puskesmas Dolat Rayat, Dr. Rori br Bangun, yang bertugas sejak 10 September 2025 dan menerima SK sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 18 September 2025, juga membenarkan belum pernah menerima LPJ dari KTU maupun para bendahara.
Sebelumnya, Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Karo, Dr. Jasura Pinem, M.Kes., telah menegaskan bahwa seorang KTU tidak boleh merangkap jabatan sebagai bendahara, demikian pula sebaliknya.
Kisruh di Puskesmas Dolat Rayat diduga muncul akibat kurangnya transparansi pengelolaan anggaran, lemahnya tertib administrasi, serta ketidakpatuhan bawahan terhadap pimpinan.(MS/JP)
Sopir taksi online di Medan berinisial JST (21) mencuri 11 alat musik gereja yang totalnya mencapai Rp61 juta.
Kriminal 3 jam lalu
Sinergi Polsek Bosar Maligas Dan Jahtanras Polres Simalungun Berbuah Manis Pencuri Ternak Lembu Yang Beraksi Dua Kali Berhasil Diringkus.
Peristiwa 4 jam lalu
LIPPSU Pemberitaan Ketua KORMI Sumut Dipanggil Polda Hoaks!
Sumut 4 jam lalu
260 Siswa di Berastagi Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Orang Tua Minta Program Dihentikan Sementara.
Peristiwa 4 jam lalu
Puan Maharani Berjanji tak Ada Lagi Joget di DPR RI.
Inter-Nasional 5 jam lalu
Perkuat Sistem Merit, Pemkab Karo Ekspose Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat.
Berita 6 jam lalu
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Haul ke25 Allahuyarham Syekh H Mustafa BS Rokan.
Sumut 6 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Jajaran Kecamatan Medan Baru bersama Koramil 05 Medan Baru dan Polsek Medan Baru membagikan Bendera Merah Putih kepad
Medan 6 jam lalu
BANPT Tetapkan UDA Tak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Ini Pesan LLDikti Wilayah I ke Mahasiswa.
Medan 6 jam lalu
Posmetro Medan, Karo Pelaksanaan vaksinasi bagi siswa SD Negeri 047164 Seberaya, Kabupaten Karo, menuai tanda tanya. Pasalnya, Dinas Pendi
Peristiwa 6 jam lalu
