POSMETRO MEDAN,Medan - Lonjakan inflasi di Sumatera Utara yang menembus 5,32 persen (year-on-year) kini menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Fakta mencengangkan ini disorot tajam oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, yang menilai kondisi tersebut sebagai cermin gagalnya sistem pengendalian harga di tingkat daerah.
"Kita tak bisa terus berlindung di balik alasan cuaca atau fluktuasi pasar. Masalahnya ada pada lemahnya sistem pengawasan dan kendali harga yang tak berjalan efektif," ujar Salman dengan nada tegas, saat ditemui di gedung DPRD Sumut, Kamis, (9/10/2025).
Baca Juga:
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kenaikan tajam pada komoditas pangan strategis seperti cabai merah, beras, dan bawang, bukanlah fenomena alamiah, melainkan indikasi kelalaian pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak pasokan dan distribusi.
"Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seharusnya menjadi motor utama untuk menekan gejolak harga, tapi faktanya, mereka belum bergerak cepat dan terintegrasi," ungkapnya
Baca Juga:
Dari data yang dihimpun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang tertinggi inflasi Sumut. Salman menilai hal ini sebagai tanda nyata macetnya sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar oleh pemerintah provinsi.
"Kenaikan harga yang ekstrem ini menandakan ada kebijakan yang tidak berjalan. Pemerintah provinsi tampak kehilangan kendali atas ritme pasar," tambahnya.
Akibatnya, daya beli masyarakat kian terpuruk, terutama di kalangan menengah bawah.
Rumah tangga kecil kini harus berjuang lebih keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar, dari dapur hingga sekolah anak.
"Inflasi ini bukan sekadar angka statistik, tapi jeritan rakyat kecil yang terhimpit kenaikan harga tanpa perlindungan kebijakan yang nyata," tutur Salman.
Desakan Solusi Konkret, Badan Pangan Daerah dan Warung Murah Permanen
Sebagai langkah nyata, Salman mendesak Pemprov Sumut segera membentuk Badan Pangan Daerah yang berfungsi mengelola cadangan pangan strategis.
Badan ini diharapkan dapat membeli langsung hasil panen dari petani lokal dan menyalurkan kembali ke pasar saat harga mulai melonjak, sehingga rantai pasok tak lagi dikuasai spekulan.
Ia juga mengusulkan penguatan fungsi TPID, penyusunan database pangan lintas dinas, serta pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan praktik penimbunan barang.(erni)
POSMETRO MEDAN, Medan Pagi yang cerah , langkahkan kaki menuju kantor Camat Medan Petisah,yang berada di Jalan Iskandar Muda Medan, Zaidan
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC GRIB) Jaya Kota Medan menggelar kegiatan sosial bertajuk
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Bank Sumut menutup Triwulan III 2025 dengan kinerja keuangan yang cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi nasional
Medan 2 jam lalu
Pemakaian tanjak Melayu ini dilakukan Zakiyuddin Harahap bersama Istri kepada Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Istri dalam acara Ken
Medan 9 jam lalu
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan La Nina bisa berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama saat m
Nasional 9 jam lalu
Usulan Ijeck Dilanjuti, Kementerian PKP Tinjau Rencana Pembangunan Rumah Susun MBR di Kota Medan
Medan 10 jam lalu
Wakil Wali Kota Medan H.Zakiyuddin Dampingi Menteri PKP Tinjau Rusunawa Seruwai.
Medan 10 jam lalu
Dari Medan untuk Rakyat, Golkar Sumut Rayakan HUT ke61 dengan Pelayanan Sosial
Sumut 10 jam lalu
Bupati Batu Bara Tinjau Lokasi Tanah Longsor di Kecamatan Lima Puluh.
Sumut 11 jam lalu
Wakili Sumatera Utara, Eszra Sibarani Tampilkan Pasupasu dalam Kompetisi BWC di Bali
Medan 11 jam lalu
