Jalan Rusak Mengular di Sumut, Pemprov Ajak Swasta Ikut Tambal Lubang

POSMETRO MEDAN, Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengibarkan bendera kolaborasi, menyusul fakta menyakitkan tentang rusaknya infrastruktur jalan. Ribuan kilometer jalan di wilayah ini mengalami kerusakan, sementara kemampuan anggaran pemerintah dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan perbaikannya

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan yang digelar di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota Medan, Rabu (14/5/2025). Dalam forum tersebut, Pemprov Sumut secara terbuka mendorong keterlibatan sektor swasta hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai “penyambung jalan” pembangunan infrastruktur.

“Penting bagi kita untuk menyusun skala prioritas dan menjajaki berbagai alternatif pembiayaan, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, hingga mitra strategis lainnya,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya.

Baca Juga:

• Usai Dipangkas, Gaji yang Diperoleh Anggota DPR RI Rp65,6 Juta per Bulan
• UMKM Medan Johor Kian Bergairah, Plt Camat Gunawan Perangin Angin Turun Langsung ke Lapangan

Pernyataan Surya disampaikan di tengah sorotan publik terhadap buruknya kualitas infrastruktur di Sumut.

Dari total 3.005 kilometer jalan provinsi, hanya 56 persen yang dikategorikan dalam kondisi layak. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada jalan kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Guru Honorer di Deli Serdang Tinggal di Gubuk Tak Layak Huni, Suami Tukang Becak
• Gasak China Taipei 6-0, Peringkat FIFA Indonesia Dibayang-bayangi Malaysia

Dari sekitar 35 ribu kilometer jalan, sebagian besar belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kerusakan jalan disebut menjadi penghambat utama dalam distribusi barang, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mematikan konektivitas wilayah tertinggal.

Tak ingin hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Sumut kini terbuka untuk menggandeng kalangan dunia usaha dan investor. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha harus ikut ambil bagian,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.

Langkah ini memunculkan beragam respons publik: apakah ini menjadi sinyal kegagalan negara dalam membiayai urat nadi ekonominya sendiri, atau justru strategi realistis untuk menyelamatkan infrastruktur tanpa menunggu birokrasi dan APBD yang terbatas?

Wakil Gubernur Surya optimistis bahwa kolaborasi adalah jawaban. “Kami bersama Pak Bobby (Wali Kota Medan) tidak akan tinggal diam. Infrastruktur ini adalah amanah,” tegasnya.

Namun, jalan panjang Sumut tidak hanya membutuhkan tambalan fisik, tetapi juga konsistensi politik. Di tengah sorotan tajam terhadap kerusakan jalan yang menganga dari pelosok desa hingga perbatasan provinsi, masyarakat kini menaruh harap: ke mana sebenarnya arah pembangunan ini dituju? (Ern)

Usai Dipangkas, Gaji yang Diperoleh Anggota DPR RI Rp65,6 Juta per Bulan

UMKM Medan Johor Kian Bergairah, Plt Camat Gunawan Perangin Angin Turun Langsung ke Lapangan

Guru Honorer di Deli Serdang Tinggal di Gubuk Tak Layak Huni, Suami Tukang Becak

Gasak China Taipei 6-0, Peringkat FIFA Indonesia Dibayang-bayangi Malaysia

KSJ Silaturahmi dengan Aktivis Senior Ratna Sarumpaet di Jakarta

Diduga Korban Pembunuhan, Wartawan di Medan Tewas di Kamar Mandi Kosnya