Jalan Rusak Mengular di Sumut, Pemprov Ajak Swasta Ikut Tambal Lubang

POSMETRO MEDAN, Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengibarkan bendera kolaborasi, menyusul fakta menyakitkan tentang rusaknya infrastruktur jalan. Ribuan kilometer jalan di wilayah ini mengalami kerusakan, sementara kemampuan anggaran pemerintah dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan perbaikannya

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan yang digelar di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota Medan, Rabu (14/5/2025). Dalam forum tersebut, Pemprov Sumut secara terbuka mendorong keterlibatan sektor swasta hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai “penyambung jalan” pembangunan infrastruktur.

“Penting bagi kita untuk menyusun skala prioritas dan menjajaki berbagai alternatif pembiayaan, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, hingga mitra strategis lainnya,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya.

Baca Juga:

• Wakapolrestabes Medan Pimpin Patroli Skala Besar, Targetkan Pelaku 3C dan Geng Motor
• Sejoli Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, Takut Ketahuan Orangtua Saat Mudik Lebaran

Pernyataan Surya disampaikan di tengah sorotan publik terhadap buruknya kualitas infrastruktur di Sumut.

Dari total 3.005 kilometer jalan provinsi, hanya 56 persen yang dikategorikan dalam kondisi layak. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada jalan kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Geng Motor Serang Warga di Deli Tua, Motor dan Rumah Dirusak, Barang Diduga Dijarah
• Toko Serba Ada Bertenaga Robot Muncul di China, Pegawai Indomaret-Alfamart Bisa Punah

Dari sekitar 35 ribu kilometer jalan, sebagian besar belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kerusakan jalan disebut menjadi penghambat utama dalam distribusi barang, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mematikan konektivitas wilayah tertinggal.

Tak ingin hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Sumut kini terbuka untuk menggandeng kalangan dunia usaha dan investor. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha harus ikut ambil bagian,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.

Langkah ini memunculkan beragam respons publik: apakah ini menjadi sinyal kegagalan negara dalam membiayai urat nadi ekonominya sendiri, atau justru strategi realistis untuk menyelamatkan infrastruktur tanpa menunggu birokrasi dan APBD yang terbatas?

Wakil Gubernur Surya optimistis bahwa kolaborasi adalah jawaban. “Kami bersama Pak Bobby (Wali Kota Medan) tidak akan tinggal diam. Infrastruktur ini adalah amanah,” tegasnya.

Namun, jalan panjang Sumut tidak hanya membutuhkan tambalan fisik, tetapi juga konsistensi politik. Di tengah sorotan tajam terhadap kerusakan jalan yang menganga dari pelosok desa hingga perbatasan provinsi, masyarakat kini menaruh harap: ke mana sebenarnya arah pembangunan ini dituju? (Ern)

Wakapolrestabes Medan Pimpin Patroli Skala Besar, Targetkan Pelaku 3C dan Geng Motor

Sejoli Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap, Takut Ketahuan Orangtua Saat Mudik Lebaran

Geng Motor Serang Warga di Deli Tua, Motor dan Rumah Dirusak, Barang Diduga Dijarah

Toko Serba Ada Bertenaga Robot Muncul di China, Pegawai Indomaret-Alfamart Bisa Punah

Lapas Muara Bungo Gelar Tes Urine dan Razia Kamar WBP

Melalui Medan Untuk Semua, Walikota Medan Buka Peluang Emas Investor India Masuk