Dampak Bencana Alam di Sumut Pengaruhi Pelunasan Biaya haji

POSMETRO MEDAN, Medan -Persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Sumatera Utara sejauh ini berjalan relatif lancar. Meski demikian, dampak bencana alam di sejumlah daerah ikut memengaruhi proses pelunasan biaya haji.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Zulkifli Sitorus, menyebut tahapan administrasi utama sebenarnya sudah hampir rampung. Paspor calon jemaah telah dikumpulkan dan diverifikasi di Kanwil, sementara pemeriksaan kesehatan terus berjalan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dorong Penambahan Kuota Anak Asahan Masuk IPDN
• Forum Wartawan Kementerian Haji dan Umrah Sumut Audiensi ke Kemenhaj Sumut, Bahas Penguatan Informasi Haji 2027

Baca Juga:

• Kementerian Haji Sumut Akan Bina Jemaah Haji
• PWI – Kejatisu Kolaborasi Gelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

"Sekarang kita sudah masuk tahap pelunasan. Paspor sudah clear, administrasi aman, tinggal proses kesehatan karena itu menjadi syarat pelunasan," ujar Zulkifli, Kamis ( 18/12/2025).

Hingga pertengahan Desember, tingkat pelunasan jemaah haji Sumut baru berada di kisaran 40 persen. Angka tersebut diharapkan melonjak dalam sisa waktu sekitar satu pekan sebelum batas akhir pelunasan tahap pertama pada 23 Desember mendatang.

"Mudah-mudahan bisa naik ke 80 sampai 90 persen. Tapi memang ada beberapa kendala," katanya.

Kendala itu antara lain jemaah dengan status "porsi batu" atau alamat yang sudah tidak diketahui. Sebagian jemaah tercatat mendaftar di Sumut, namun kemudian pindah tugas atau merantau tanpa memperbarui data sehingga sulit dilacak.

Selain itu, ada pula calon jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena alasan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi tersebut diperparah oleh bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah seperti Langkat, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

"Pasti ada pengaruhnya terhadap persentase penundaan. Apalagi bagi jemaah yang terdampak langsung bencana," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumut telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak perbankan agar jemaah diberi ruang dan kemudahan, terutama bagi mereka yang harus menunda pelunasan.

Di sisi lain, kuota haji Sumatera Utara tahun ini juga mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya mencapai 8.323 orang, kini kuota menjadi 5.913 jemaah setelah pemerintah pusat menerapkan sistem berbasis daftar tunggu (waiting list).

"Sekarang kuota dihitung berdasarkan waiting list dengan asas keadilan. Jadi otomatis berkurang," kata Zulkifli.

Meski demikian, ia optimistis jemaah yang memang sudah masuk jadwal keberangkatan tetap bisa berangkat. Pasalnya, masih ada peluang tambahan sekitar 20 persen dari kuota akibat adanya jemaah yang menunda atau tidak bisa diberangkatkan.

Untuk kloter, Sumatera Utara diproyeksikan mendapat 17 kloter, turun dari sebelumnya 24 kloter. Jika mengacu pada jadwal sementara, jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 22 April dan diberangkatkan pada hari yang sama.

Zulkifli pun mengimbau calon jemaah agar segera menyelesaikan pelunasan. "Waktu tinggal sekitar satu minggu hari kerja. Kami harap jemaah bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau ada kendala teknis, masih ada peluang di tahap kedua," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh kabupaten dan kota di Sumut telah diminta bersiap penuh. Rapat koordinasi sudah digelar dengan melibatkan jajaran Kementerian Haji dan Umrah daerah serta Dinas Kesehatan Provinsi guna mempercepat proses pelayanan.

"Tidak ada alasan kita tidak siap. Administrasi, pelayanan, sampai kelembagaan harus siap semua," tegasnya.

Saat ini, total sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Sumut mencapai sekitar 150 orang, yang merupakan hasil migrasi dari bidang dan seksi penyelenggaraan haji sebelumnya. Meski dinilai cukup berpengalaman, Zulkifli mengakui masih dibutuhkan tambahan SDM, terutama di bidang administrasi dan keuangan.

"Ke depan tentu akan ada tahapan penambahan pegawai, baik melalui mutasi antar kementerian maupun rekrutmen baru. Itu semua kebijakan pusat," pungkasnya. (Rel/ maldi)

Bupati Asahan Dorong Penambahan Kuota Anak Asahan Masuk IPDN

Forum Wartawan Kementerian Haji dan Umrah Sumut Audiensi ke Kemenhaj Sumut, Bahas Penguatan Informasi Haji 2027

Kementerian Haji Sumut Akan Bina Jemaah Haji

PWI – Kejatisu Kolaborasi Gelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Pemerintah Sedang Kaji Haji tak Pake Antre

UKM Haji dan Umroh Perkuat Ekosistem Usaha Berbasis Ibadah