Kasus Korupsi Bimtek dan Sertifikasi Guru 2024 Batu Bara, Rp442 Juta Raib tak Berbekas

Pemaparan ini memancing reaksi dari Majelis Hakim, Cipto Hosari mempertanyakan logika operasional di mana panitia mengklaim sebagai LPPN, namun justru menyewa LPPN untuk pelaksanaan kegiatan.

"Pertanyaan saya, kenapa ada sasis fee? Dan kalau penyelenggara dari LPPN, kenapa harus disewa lagi? Kalau sewa tenda itu masuk akal," tanya Hakim Cipto dengan nada heran.

Baca Juga:

• Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit
• Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Deli Serdang Perkuat Integritas dan Kepatuhan Hukum Aparatur

Sidang ditunda hingga pekan depan untuk mendalami keterangan saksi-saksi tambahan, guna membongkar seberapa sistemik skema pemotongan dana kesejahteraan guru ini dilakukan para terdakwa.(BYR)

Baca Juga:

• PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar
• Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Sumut Tandatangani Komitmen Bersama

Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Deli Serdang Perkuat Integritas dan Kepatuhan Hukum Aparatur

PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar

Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Sumut Tandatangani Komitmen Bersama

PH Sebut Averias Tak Tahu Proyek Rehab Puskesmas, Soroti Penyidikan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

Mesini Dicecar Soal Dana BOS, Banyak Jawab Tak Tahu, PH: Tiga Terdakwa Hanya Jalankan Administrasi