Ragam Kegiatan Disdik Siantar Peringati HUT PGRI
POSMETRO MEDAN, Siantar Memeriahkan HUT PGRI ke 81 pada 25 Nopember 2026 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Siantar, menggelar ragam kegiata
Sumut 11 menit lalu
"Bebas Ginting pernah menelepon saya dan mengatakan bahwa adanya keterlibatan Koptu HB tersebut. Bahkan menyampaikan bahwa Koptu HB itulah yang menyuruh dia melakukan pembakaran," jelas dia.
Dalam persidangan pidana, Bebas Ginting menyebut adanya pihak lain yang terlibat. Ia juga mengakui menerima uang sebesar Rp 1 juta sebagai bonus setelah melakukan pembakaran.
Baca Juga:
Mengetahui hal ini, keluarga korban melaporkan dugaan keterlibatan Koptu Herman Bukit ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) di Jakarta.
"Begitupun kami masih disuruh membuat laporan lagi di Medan. Kami mengikuti semua prosedur, tetapi berjalannya waktu, pihak Pomdam I/Bukit Barisan tidak memberikan hasil pemeriksaan mereka," ungkapnya.
Baca Juga:
Seiring berjalannya waktu, keluarga korban menilai tidak ada kejelasan hasil pemeriksaan dari Polisi Militer Daerah (Pomdam) I/Bukit Barisan. Eva mengaku kerap mengalami kesulitan saat melakukan tindak lanjut karena penyidik yang menangani perkara tersebut berganti-ganti, sehingga proses hukum berjalan lambat.
Upaya advokasi juga dilakukan di tingkat nasional dengan mendatangi Puspomad di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pejabat Wadansat Idik Puspomad disebut menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan.
Namun, ketika kembali ke Medan, keluarga korban kembali dihadapkan pada proses yang dinilai tidak jelas dan minim transparansi. Di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Eva menyoroti adanya perbedaan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan pelaku dari unsur militer.
Eva menilai pelaku sipil ditangani secara cepat, terbuka, dan persidangannya dapat diakses publik, sementara proses hukum terhadap Koptu HB berlangsung tertutup dan minim informasi.
Kondisi tersebut, menurut Eva, menimbulkan kekhawatiran sekaligus rasa ketidakadilan hukum. Sambil menangis, Eva menilai proses hukum terhadap anggota militer seolah berada di luar jangkauan pengawasan publik, berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan warga sipil.
Eva juga merujuk pada sejumlah pemberitaan media yang menyoroti potensi ketertutupan peradilan militer dan kewenangan internal TNI yang dinilai rawan menghambat akuntabilitas serta membuka ruang impunitas.
POSMETRO MEDAN, Siantar Memeriahkan HUT PGRI ke 81 pada 25 Nopember 2026 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Siantar, menggelar ragam kegiata
Sumut 11 menit lalu
Dalam rangka Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Labuhanbatu membagikan voucher BBM Pertamax dan cokelat gratis bagi pengendara tertib
Peristiwa 57 menit lalu
POSMETRO MEDANWacana pelarangan rokok elektronik atau vape melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara (Sumut) Nomor 1 Tahun 2019
Sumut satu jam lalu
Target Retribusi Parkir Rp18 M, Dishub Pematangsiantar Pesimis Tercapai.
Sumut satu jam lalu
Wesly Silalahi, Wali Kota Pematangsiantar Diwakili Asisten Dedy Tunasto Hadiri Prosesi Wisuda 181 Sarjana dan Magister USI.
Sumut 12 jam lalu
POSMETRO MEDANGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta jalur baru yang dibuka di kawasan Gunung Sibayak ditutupGubsu Bobby Nasution Be
Sumut 12 jam lalu
Wali Kota Sibolga membuka lomba bertutur SD/MI 2026, meningkatkan minat baca dan kecintaan generasi muda terhadap budaya.
Lifestyle 13 jam lalu
Polres Labuhanbatu Selatan menggerebek dan menangkap terduga pengedar sabu berinisial MAG alias Renol (26) di Kampung Rakyat setelah laporan
Kriminal 14 jam lalu
Posmetro Medan, Karo Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes bersama Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP
Sport 15 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai terhadap jaminan kesejahteraan dan perlindungan finansial, Dinas Sumber D
Medan 16 jam lalu