Sebut Keterlibatan Oknum TNI Koptu HB dan Kini Masih Bertugas

"Bebas Ginting pernah menelepon saya dan mengatakan bahwa adanya keterlibatan Koptu HB tersebut. Bahkan menyampaikan bahwa Koptu HB itulah yang menyuruh dia melakukan pembakaran," jelas dia.

Dalam persidangan pidana, Bebas Ginting menyebut adanya pihak lain yang terlibat. Ia juga mengakui menerima uang sebesar Rp 1 juta sebagai bonus setelah melakukan pembakaran.

Baca Juga:

• Dugaan Berzinah, 2 Dokter di Tebing Tinggi Jalani Sidang Praperadilan, Terancam Sanksi Pidana dan Etik
• Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat

Mengetahui hal ini, keluarga korban melaporkan dugaan keterlibatan Koptu Herman Bukit ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) di Jakarta.

"Begitupun kami masih disuruh membuat laporan lagi di Medan. Kami mengikuti semua prosedur, tetapi berjalannya waktu, pihak Pomdam I/Bukit Barisan tidak memberikan hasil pemeriksaan mereka," ungkapnya.

Baca Juga:

• Menyongsong APEKSI XVIII: PD KAMMI Kota Medan Gaungkan Semangat “Medan Untuk Semua"
• Status Mercon SOS, Proyektil dan Luka Tembak Masih Diperdebatkan

Seiring berjalannya waktu, keluarga korban menilai tidak ada kejelasan hasil pemeriksaan dari Polisi Militer Daerah (Pomdam) I/Bukit Barisan. Eva mengaku kerap mengalami kesulitan saat melakukan tindak lanjut karena penyidik yang menangani perkara tersebut berganti-ganti, sehingga proses hukum berjalan lambat.

Upaya advokasi juga dilakukan di tingkat nasional dengan mendatangi Puspomad di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pejabat Wadansat Idik Puspomad disebut menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan.

Namun, ketika kembali ke Medan, keluarga korban kembali dihadapkan pada proses yang dinilai tidak jelas dan minim transparansi. Di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Eva menyoroti adanya perbedaan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan pelaku dari unsur militer.

Eva menilai pelaku sipil ditangani secara cepat, terbuka, dan persidangannya dapat diakses publik, sementara proses hukum terhadap Koptu HB berlangsung tertutup dan minim informasi.

Kondisi tersebut, menurut Eva, menimbulkan kekhawatiran sekaligus rasa ketidakadilan hukum. Sambil menangis, Eva menilai proses hukum terhadap anggota militer seolah berada di luar jangkauan pengawasan publik, berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan warga sipil.

Eva juga merujuk pada sejumlah pemberitaan media yang menyoroti potensi ketertutupan peradilan militer dan kewenangan internal TNI yang dinilai rawan menghambat akuntabilitas serta membuka ruang impunitas.

Dugaan Berzinah, 2 Dokter di Tebing Tinggi Jalani Sidang Praperadilan, Terancam Sanksi Pidana dan Etik

Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat

Menyongsong APEKSI XVIII: PD KAMMI Kota Medan Gaungkan Semangat “Medan Untuk Semua"

Status Mercon SOS, Proyektil dan Luka Tembak Masih Diperdebatkan

Perkuat Koordinasi Kelembagaan, Kajati Sumut Bertemu Pangdam 1/BB

Misteri Proyektil dalam Tubuh Korban Tawuran Belawan: Ahli Forensik, Visum, dan Fakta Persidangan Saling Beradu