POSMETRO MEDAN
Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara (Sumut) Nomor 1 Tahun 2019 masih berada dalam tahap pembahasan. DPRD Sumut belum menentukan apakah pengaturan nantinya berbentuk larangan menyeluruh atau pembatasan dengan pengawasan yang lebih ketat.
Baca Juga:
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya masih terus berjalan. Sejumlah aspek, mulai dari dasar hukum, urgensi kesehatan, hingga konsekuensi sosial dan ekonomi, perlu dikaji secara komprehensif sebelum keputusan diambil.
"Seluruh substansi masih terbuka untuk dikaji, didalami, dan disempurnakan," kata Darma Putra kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11).
Baca Juga:
Menurut dia, regulasi tidak boleh disusun semata-mata berdasarkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika. Penggunaan vape sebagai produk rokok elektronik harus ditempatkan secara berbeda dengan tindakan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengisap zat terlarang.
"Kami tidak ingin membentuk regulasi hanya berdasarkan kekhawatiran atau asumsi. Setiap norma yang dimasukkan harus mempunyai alasan, dasar ilmiah, dan landasan hukum yang jelas," ujarnya.
Sosok yang dikenal rajin keliling Dapil Simalungun dan Pematangsiantar ini mengakui, potensi penyalahgunaan perangkat vape menjadi salah satu latar belakang munculnya pembahasan revisi Perda. Namun, persoalan itu tidak semestinya digeneralisasi sehingga seluruh pengguna maupun pelaku usaha vape dipandang sebagai bagian dari praktik penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, setiap pilihan kebijakan harus ditopang argumentasi terukur, termasuk data yang menunjukkan sejauh mana perangkat rokok elektronik digunakan untuk mengonsumsi zat terlarang.
Bapemperda, lanjutnya, juga perlu memastikan perubahan Perda didukung naskah akademik dan kajian yang menyeluruh. Cakupannya antara lain risiko kesehatan, potensi penyalahgunaan perangkat, jumlah dan karakteristik pengguna, pola penyalahgunaan, dampak sosial-ekonomi, serta landasan yuridis mengenai kewenangan pemerintah daerah.
Tags
beritaTerkait
komentar