POSMETRO MEDAN- Fenomena mundurnya sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian luas berbagai kalangan. Situasi ini dinilai bukan sekadar dinamika birokrasi biasa, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan harmonisasi kebijakan pembangunan daerah.
Beberapa jabatan strategis yang dikabarkan kosong akibat pengunduran diri antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Kedua dinas tersebut memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur, pengendalian tata ruang, penguatan sektor industri, hingga stabilitas perdagangan di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Kepala Dinas PUPR misalnya, memegang kendali terhadap berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, hingga sarana prasarana publik lainnya. Sementara Dinas Perindag menjadi ujung tombak dalam menjaga iklim usaha, distribusi barang, serta kestabilan harga kebutuhan pokok. Kekosongan atau pergantian mendadak pada posisi ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Founder Masyarakat Demokrasi 14 Sumut, HM Nezar Djoeli ST, menilai gelombang pengunduran diri ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah provinsi. Menurutnya, ada dua kemungkinan yang patut dikaji secara terbuka dan objektif.
Baca Juga:
"Apakah ada ketidakmampuan sebagian oknum OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai amanah jabatan? Atau justru terjadi ketidakselarasan antara visi kepemimpinan daerah dengan strategi teknokratis yang dijalankan oleh OPD, khususnya yang sudah tertuang dalam APBD 2025?" ujarnya.
Ia menegaskan, setiap pejabat Eselon II seharusnya memahami bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Standar kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan strategis.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan, terlebih saat Pemprov Sumut tengah mempersiapkan perencanaan dan penyusunan APBD 2026. Jika tidak segera diantisipasi, proses perencanaan pembangunan bisa terhambat akibat proses transisi kepemimpinan di OPD yang belum sepenuhnya solid.
"Anggaran yang telah disahkan pada 2025 tentu memiliki target dan indikator capaian. Jika terjadi kekosongan atau ketidaksinambungan kepemimpinan, maka implementasi program bisa tidak optimal. Ini yang harus diantisipasi," katanya.
Menurutnya, fenomena ini juga menjadi refleksi penting tentang komunikasi internal di lingkungan pemerintahan. Sinergi antara kepala daerah, sekretariat daerah, dan pimpinan OPD dinilai harus diperkuat agar arah kebijakan pembangunan berjalan selaras dan tidak menimbulkan friksi yang berujung pada pengunduran diri pejabat.
Dalam pernyataannya, Haji Muhammad Nezar Djoeli dari DPP LPP3-NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI) meminta Gubernur Sumatera Utara untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan figur-figur yang akan dipercaya menduduki jabatan strategis ke depan.
"Kami berharap ke depan seleksi pejabat dilakukan secara lebih ketat, berbasis kompetensi dan integritas, bukan sekadar pertimbangan administratif. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan konstruktif kepada OPD-OPD di Sumatera Utara guna mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pencapaian program pembangunan daerah.
Fenomena mundurnya pejabat Eselon II ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa stabilitas birokrasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Publik tentu berharap agar dinamika yang terjadi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu agenda pembangunan yang telah dirancang.
Ke depan, penguatan sistem seleksi, evaluasi berkala terhadap kinerja OPD, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan di Sumatera Utara tetap berjalan solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(rez)
POSMETROMEDAN, Medan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong percepatan penyelesaian revitalisasi Stadion Teladan agar fasilitas
Sumut 3 jam lalu
Ops Keselamatan Toba 2026 Angka Kematian di Jalan Turun Drastis 45 Persen.
Medan 4 jam lalu
Gelombang Pengunduran Diri Pejabat Eselon II, Tata Kelola Provinsi Sumatera Utara Dipertanyakan
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Tapanuli Tengah Pemulihan sarana ibadah lintas agama menjadi salah satu fokus bakti sosial yang digelar jajaran kepolisia
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Tapanuli Tengah Pemulihan sektor pendidikan menjadi perhatian dalam masa transisi pascabencana banjir dan tanah longsor d
Sumut 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Personel Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut bersama jajaran Polrestabes Medan melaksanakan patroli skala besar di
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDANTapanuli Selatan Personel Batalyon C Satuan Brimob Polda Sumut kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan goto
Sumut 8 jam lalu
Nilai tukar Rupiah menguat terhadap Dolar AS pada Senin 16 Februari 2025.
Bisnis 10 jam lalu
Kampung Kolam Diserang, Warga Pekan Labuhan Tewas Tertembak Diduga garagara aksi begal.
Peristiwa 11 jam lalu
Prakiraan cuaca Kota Medan hari ini Senin 16 Februari 2026 diramal bervariasi.
Medan 12 jam lalu
