POSMETRO MEDAN, Binjai - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori kualitas sedang dan nilai akhir 75,87, dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/02/2026).
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, M.M., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Setdako Binjai Salmadeni, S.H., M.H., serta jajaran terkait.
Baca Juga:
Penyerahan opini tahun 2025 dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., dalam sambutannya berharap hasil penilaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh pelayanan yang semakin baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berhasil meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi.
Namun, capaian tersebut ditegaskan sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan standar layanan di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2026.
Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyampaikan bahwa capaian kategori kualitas sedang menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah.
"Hasil penilaian Ombudsman ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Binjai untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kami berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat," ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara, unsur lembaga kementerian dan badan vertikal, para kapolres, serta pemangku kepentingan lainnya. (Oji)
Posmetro Medan,Binjai Keberadaan sejumlah cafe di Kota Binjai yang menyediakan hiburan live musik di sinyalir tidak mengantongi ijin dari
Sumut 42 menit lalu
Pemuda Ugalugalan Tabrak Sejumlah Kendaraan Saat Dikejar Polisi di Jakarta Pusat.
Peristiwa 47 menit lalu
Hafiz Mahendra (24), pengemudi Toyota Calya yang viral setelah melawan arus dan diamuk massa di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Peristiwa satu jam lalu
Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 T.
Inter-Nasional 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah daerah ingin memastikan, kebijakan yang diambil sesuai aturan dan tepat sasaran. Saat ini, pembangun
Sumut 2 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Di ruang rapat yang sarat dokumen dan angkaangka kebijakan, satu hal kerap luput dibicarakan, wajah manusia di bali
Sumut 3 jam lalu
Polres Langkat Terima Pelimpahan Dua Pemuda Diduga Pelaku Narkotika dari Pos Kamla Pangkalan Susu
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Kabanjahe Guncang gancing pemberitaan maraknya peredaran narkotika di Tanah Karo, tak membuat Kasat Narkoba Polres Tanah
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memimpin langsung pel
Medan 3 jam lalu
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori kualitas sedang dan nilai akhir 75,87.
Sumut 3 jam lalu
