Kuasa Pelapor Bongkar Dugaan Mafia Hukum Kasus Lahan YPMDU, Diduga Libatkan Anggota DPRD Sumut dari Demokrat

POSMETRO MEDAN,Medan — Muhammad Afifuddin, SE, MM, selaku kuasa insidentil sekaligus anak kandung dari pelapor H. Ishak M. Gurning, kembali angkat bicara terkait dugaan penggelapan lahan aset pemerintah yang diberikan Hak Pakai kepada Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum (YPMDU) Asahan. Ia menegaskan, meski pelaku utama telah meninggal dunia, sejumlah pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut hingga kini masih hidup.

Menurut Afif, modus yang digunakan para terduga pelaku adalah dengan memanfaatkan surat hibah palsu yang diduga dibuat melalui kerja sama dengan oknum tertentu. Dengan cara tersebut, terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama almarhum Taufan Gama Simatupang terhadap lahan yang sejatinya merupakan aset negara. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk kejahatan terorganisir.

Afif menyoroti keputusan penyidik Polda Sumatera Utara yang menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal, kata dia, bukti surat hibah palsu secara nyata tercantum dalam berkas warkah tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. "Buktinya ada, tersimpan resmi, tapi kasus justru dihentikan," tegas Afif.

Baca Juga:

• Lagi-lagi Dukun Cabul di Kabupaten Langkat Cabuli Anak 14 Tahun
• Tingkatkan Kepatuhan PMPJ, MPD Notaris Deli Serdang Periksa Notaris Terblokir

Tak hanya itu, Afif juga melontarkan kritik keras kepada pimpinan Polri. Ia menantang Kapolri untuk membongkar dugaan praktik mafia hukum yang disebutnya terjadi dalam proses penghentian penyidikan (SP3), baik pada kasus pemalsuan akta yayasan maupun penggelapan aset pemerintah yang diberikan Hak Pakai kepada YPMDU Asahan. Afif mengaku tengah menyiapkan video khusus untuk disampaikan langsung kepada Kapolri sebagai bentuk protes dan desakan penegakan hukum.

Lebih lanjut, Afif mengungkapkan kronologi peristiwa yang terjadi pada Selasa, 28 April 2015. Ia menyebut lima orang, yakni H. Armyn Simatupang, H. Muin Isma Nasution, Taufan Gama Simatupang, H. Rudi Supriatna, dan H. Sulaiman Lubis, diduga memberikan keterangan palsu di hadapan David Yamin Dharma Putra, SH. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyebut bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan belum pernah terdaftar di pengadilan, belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta belum memiliki izin operasional dari instansi terkait.

Baca Juga:

• Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana
• Elemen Masyarakat Taput Peduli Kabut Asap Turun ke Jalan Bagikan Ribuan Masker

Di sisi lain, status lahan seluas 1.345 meter persegi yang berlokasi di Jalan Mahoni No. 17 A, Kota Kisaran, juga kembali menjadi sorotan. Lahan tersebut hingga kini masih tercatat atas nama almarhum Taufan Gama Simatupang dan masih digunakan sebagai rumah pribadi yang ditempati oleh istrinya, Winda Fitrika.

Padahal, berdasarkan ketentuan yayasan, lahan dan bangunan tersebut merupakan aset YPMDU yang diperuntukkan sebagai perumahan guru, bukan sebagai milik pribadi. Sebelumnya, penyidik Polda Sumut disebut pernah menyampaikan bahwa lahan tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) dan akan diserahkan kepada yayasan. Namun fakta di lapangan menunjukkan sertifikat hak milik masih belum beralih.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait proses administrasi dan peralihan hak atas aset tersebut. Dalam pusaran kasus ini, nama Ketua Yayasan PMDU, Armen Simatupang, yang juga Anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat disebut-sebut turut terkait.

Hingga berita ini diturunkan, Armen Simatupang, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp minta wawancara tak membalas WA wartawan.

Rektor IAIDU,Assoc. Prof. Dr. Hj. Nilasari Siagian, S.H., S.Pd.I., M.H. berkali-kali dihubungi tetap tak memberikan komentar. Belakangan, Nilasari Siagian mengirim pesan WhatsApp untuk menghubungi Humas IAIDU, Karim.Nah, Karim yang juga menjabat di Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) saat dihubungi melalui pesan WhatsApp malah balik bertanya, "Kenapa berita mengarah ke akta, Bang? Dan untuk keperluan apa?"

Saat diterangkan wartawan, Karim hanyak menyebut," Nanti saya periksa kembali."

Pihak pelapor berharap aparat penegak hukum dapat membuka kembali kasus ini secara transparan dan profesional, demi memberikan kepastian hukum serta menjaga aset pendidikan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.(RED)

Lagi-lagi Dukun Cabul di Kabupaten Langkat Cabuli Anak 14 Tahun

Tingkatkan Kepatuhan PMPJ, MPD Notaris Deli Serdang Periksa Notaris Terblokir

Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana

Elemen Masyarakat Taput Peduli Kabut Asap Turun ke Jalan Bagikan Ribuan Masker

Kabupaten Karo Diselimuti Asap Karhutla, Pemkab Berlakukan PJJ

Yayasan Pelita Kita Bersama dan Dinkes Taput Turun ke Jalan Bagikan 6.000 Masker Gratis kepada Masyarakat