Pengusaha juga diminta ikut bertanggung jawab terhadap penerangan jalan apabila terjadi kerusakan atau membutuhkan penambahan fasilitas.
Baca Juga:
Meski demikian, keputusan ini tidak sepenuhnya diterima semua pihak. Salah seorang warga bahkan memilih keluar dari ruang rapat sebagai bentuk penolakan terhadap hasil musyawarah tersebut.

Baca Juga:
Pengawasan Jadi Kunci
Keputusan ini dinilai menjadi ujian komitmen bagi para pengusaha. Tanpa pengawasan ketat dari pemerintah desa, kecamatan, serta dinas terkait, kesepakatan tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas.
Masyarakat kini menunggu realisasi tanggung jawab tersebut apabila di kemudian hari ditemukan kerusakan jalan. Warga berharap jangan sampai infrastruktur yang dibangun dari uang rakyat justru menjadi korban kepentingan usaha tanpa pengawasan yang tegas.
Musyawarah ini menegaskan satu hal kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat harus berjalan seimbang. Jika tidak, konflik serupa bisa kembali muncul dengan eskalasi yang lebih besar.(Rez)
Tags
beritaTerkait
komentar