"Narkoba sering menjadi pemicu berbagai tindak kriminal seperti tawuran dan begal. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya.
Namun, perang melawan narkoba tidak cukup hanya dilakukan di jalanan. Ia juga membutuhkan keteladanan dari institusi publik, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan.
Baca Juga:
Dalam konteks itu, sejumlah kalangan menilai lembaga publik seperti DPRD juga perlu menunjukkan komitmen moral yang sama, misalnya melalui program pencegahan dan pemeriksaan urine rutin bagi aparatur dan pejabat publik.
Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mencurigai pihak tertentu, melainkan sebagai simbol komitmen bahwa perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan sendiri.
Baca Juga:
Apalagi penyalahgunaan narkoba kerap membawa dampak sosial luas. Selain merusak kesehatan individu, ia juga dapat memicu berbagai bentuk kekerasan dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
Karena itu, penguatan komitmen lembaga publik menjadi penting agar pesan pemberantasan narkoba tidak hanya terdengar keras di jalanan, tetapi juga terlihat nyata di ruang-ruang kekuasaan tempat kebijakan publik dilahirkan.
Jika perang terhadap narkoba adalah perjuangan bersama, maka setiap institusi negara, termasuk legislatif, memiliki tanggung jawab moral yang sama, menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton.
Wartawan telah mencoba konfirmasi kepada tiga Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara untuk meminta tanggapan mengenai wacana pemeriksaan urine rutin di lingkungan legislatif. Namun hingga berita ini diterbitkan, ketiganya belum memberikan jawaban konfirmasi (erni).
Tags
beritaTerkait
komentar