POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu - Tragedi berdarah dan ledakan kemarahan massa yang membumihanguskan ketenangan di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kini menjadi bayang-bayang mengerikan bagi wilayah hukum lainnya.
Bukan tanpa alasan, peristiwa itu dinilai sebagai manifestasi dari titik nadir kesabaran rakyat terhadap penegakan hukum yang dianggap mandul.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah, melontarkan peringatan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di Wilkum Polres Labuhanbatu. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Panipahan bukanlah sekadar insiden lokal, melainkan "Alarm Nyata" bahwa hukum tidak boleh kalah oleh pembiaran.
Baca Juga:
Hanafiah mengungkapkan, amuk massa di Panipahan adalah puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan panjang. Peredaran narkoba yang terkesan "dipelihara" dan dibiarkan merajalela tanpa tindakan tegas menjadi sumbu utama meledaknya emosi masyarakat.
"Peristiwa gerakan massa yang terjadi bukanlah tanpa sebab. Ini adalah akumulasi kekecewaan panjang masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketika hukum lambat, kemarahan publik bergerak lebih cepat" tegas Hanafiah saat memberikan pernyataan, Senin (13/4/2026).
Baca Juga:
Tak ingin tragedi serupa di tanah Labuhanbatu, Hanafiah mengingatkan Polres Labuhanbatu agar segera melakukan "pembersihan" besar-besaran.
Hal yang sama disampaikan Nissa Dalimunthe, menurutnya, Labuhanbatu tidak steril dari ancaman serupa. Ia menyoroti sejumlah borok yang kian meresahkan publik, di antaranya, gurita peredaran narkoba, mafia BBM bersubsidi, rokok ilegal tanpa cukai dan Galian C dan kegiatan ilegal lainnya.
"Ini bukan hanya soal pelanggaran pasal, tapi soal kepercayaan publik. Jika praktik-praktik ilegal ini dibiarkan tumbuh subur tanpa penindakan, kita sedang memelihara bom waktu sosial" cetusnya dengan nada tinggi.
Meskipun secara tegas tidak membenarkan aksi anarkis atau main hakim sendiri, Aktivis Perempuan itu mengingatkan bahwa pembiaran adalah akar masalah. Jika negara melalui APH absen dalam memberikan rasa keadilan, maka ruang kosong itu akan diisi oleh amuk massa yang tak terkendali.
"Kita tidak membenarkan anarkisme. Tapi ingat, negara harus hadir sebelum amarah publik mengambil alih. Jangan tunggu rakyat bergerak sendiri karena merasa tidak lagi memiliki pelindung hukum," pungkasnya. (HBB)
POSMETRO MEDAN Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menghadiri kegiatan perkenalan pengurus Dewan Pimp
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) terus memperku
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANDalam praktik kepemimpinan, penghargaan paling bermakna bukan berupa pujian di podium. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sahih
Editorial 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Komitmen menghadirkan lingkungan yang tertata, nyaman, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat terus diwujudkan Pemer
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDANMendukung program 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Polisi Sektor Medan Helvetia semakin giat lakukan patrol
Medan 8 jam lalu
Posmetro Medan , Binjai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pemko Binjai merehabilitasi Jalan Jamin Ginting di Kelurahan Ramb
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung menemui masyarakat dalam kegiatan Gotong Royong Massal dan S
Medan 10 jam lalu
POSMETRO MEDANMEDAN Gelombang kecaman dari warga terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Viktor Silaen, belum juga reda
Peristiwa 11 jam lalu
Polres Karo Ikut Deklarasi "Polisi Bersama Masyarakat Sumut Tolak Narkoba".
Sumut 24 jam lalu
