PERMADA Desak Kajati Baru Usut Tuntas Dugaan Megakorupsi Kota Deli Megapolitan

POSMETRO MEDAN,Medan- Pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memunculkan harapan baru bagi publik terhadap penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru, Muhibuddin.

Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Ariswan menilai momentum pergantian pimpinan ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kakanwil : Penghulu Harus Tingkatkan Kompetensi dan Terus Berinovasi
• Temuan Labfor: Pusat Ledakan di Dapur, Dinding Roboh Hingga Kompor Tanam Terangkat

Menurutnya, daerah ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga keberanian untuk membongkar perkara-perkara besar yang diduga belum diusut secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan megakorupsi dalam proyek Kota Deli Megapolitan atau Citraland.

"Kasus ini memiliki dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun terhadap kepercayaan publik kepada institusi negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif," ujar Ariswan.

Baca Juga:

• Kadis SDABMBK Pimpin Rapat Progres dan Penyelesaian AGHT Pembangunan Sistem Transportasi Massal
• Pendidikan Bintara Polri TA 2026 di SPN Hinai Dimulai, Wakapolda Sumut Tekankan Moral, Integritas dan Pelayanan

Ia mengapresiasi langkah hukum yang telah menetapkan empat orang sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Namun demikian, Ariswan menilai proses hukum belum sepenuhnya menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Jangan berhenti pada empat terdakwa. Harus dibongkar hingga ke pusat kekuasaan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan," tegasnya.

Ariswan juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap peran kepala daerah pada masa terjadinya dugaan korupsi. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis di wilayahnya, sehingga pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada status saksi semata.

"Perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan transparansi serta keadilan hukum," tambahnya.

Diketahui, perkara ini berakar dari dugaan korupsi dalam pengelolaan, penjualan, serta pengalihan aset tanah milik PTPN I Regional I (sebelumnya PTPN II) yang dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional dengan PT Ciputra Land. Proyek tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 8.000 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Kakanwil : Penghulu Harus Tingkatkan Kompetensi dan Terus Berinovasi

Temuan Labfor: Pusat Ledakan di Dapur, Dinding Roboh Hingga Kompor Tanam Terangkat

Kadis SDABMBK Pimpin Rapat Progres dan Penyelesaian AGHT Pembangunan Sistem Transportasi Massal

Pendidikan Bintara Polri TA 2026 di SPN Hinai Dimulai, Wakapolda Sumut Tekankan Moral, Integritas dan Pelayanan

Wagub Sumut Dengarkan Mimpi Anak-anak Nias, Dorong Revitalisasi UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli

Horas Hamuna! Bhayangkari Polda Sumut Ramaikan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di JICC