PERMADA Desak Kajati Baru Usut Tuntas Dugaan Megakorupsi Kota Deli Megapolitan

POSMETRO MEDAN,Medan- Pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memunculkan harapan baru bagi publik terhadap penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru, Muhibuddin.

Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (14/4/2026), Ariswan menilai momentum pergantian pimpinan ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Ngaku Ditipu, Pria Asal Tapsel Laporkan Oknum ASN Pemprovsu ke Polda Sumut
• Gawat! Kepala Lingkungan di Medan Diduga Jadi Kurir, Polisi Sita 600 Butir Ekstasi

Menurutnya, daerah ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga keberanian untuk membongkar perkara-perkara besar yang diduga belum diusut secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan megakorupsi dalam proyek Kota Deli Megapolitan atau Citraland.

"Kasus ini memiliki dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun terhadap kepercayaan publik kepada institusi negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif," ujar Ariswan.

Baca Juga:

• Lom Lom Suwondo Dukung Percepatan Reforma Agraria di Deli Serdang
• 3 Nelayan Tewas di Kapal Saat Melaut

Ia mengapresiasi langkah hukum yang telah menetapkan empat orang sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Namun demikian, Ariswan menilai proses hukum belum sepenuhnya menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Jangan berhenti pada empat terdakwa. Harus dibongkar hingga ke pusat kekuasaan, termasuk pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan," tegasnya.

Ariswan juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap peran kepala daerah pada masa terjadinya dugaan korupsi. Menurutnya, seorang bupati memiliki tanggung jawab atas berbagai kebijakan strategis di wilayahnya, sehingga pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada status saksi semata.

"Perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memastikan transparansi serta keadilan hukum," tambahnya.

Diketahui, perkara ini berakar dari dugaan korupsi dalam pengelolaan, penjualan, serta pengalihan aset tanah milik PTPN I Regional I (sebelumnya PTPN II) yang dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional dengan PT Ciputra Land. Proyek tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 8.000 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan pembangunan perumahan menjadi salah satu poin krusial yang kini dipersoalkan. Proses tersebut diduga sarat kepentingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Empat terdakwa yang dihadirkan di persidangan dinilai sebagai langkah awal dalam mengungkap kasus ini secara lebih luas.

Ariswan berharap, di bawah kepemimpinan Kajatisu yang baru, penegakan hukum dapat berjalan lebih berani, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberhasilan mengungkap kasus besar seperti ini tidak hanya akan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," pungkasnya.(REL)

Ngaku Ditipu, Pria Asal Tapsel Laporkan Oknum ASN Pemprovsu ke Polda Sumut

Gawat! Kepala Lingkungan di Medan Diduga Jadi Kurir, Polisi Sita 600 Butir Ekstasi

Lom Lom Suwondo Dukung Percepatan Reforma Agraria di Deli Serdang

3 Nelayan Tewas di Kapal Saat Melaut

Rektor Ingatkan Masa Perkulihan Bangun Intelektual dan Karakter

Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Fauzi Kunker ke Samsat Sekip