HARI Sumut Desak Bupati Deliserdang Evaluasi Total Dugaan Permasalahan Infrastruktur dan Tata Kelola Anggaran

POSMETRO MEDAN— DPW Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus komitmen mengawal agar program pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan optimal dan dirasakan secara utuh oleh masyarakat.

Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• HARI Sumut Desak Bupati Deliserdang Evaluasi Total Dugaan Permasalahan Infrastruktur dan Tata Kelola Anggaran
• Porwasu 2026 Resmi Ditutup, Ini Para Juaranya

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.

Baca Juga:

• Sprint Rally 2026 Seri 1 Sukses, Pereli Ryan Nirwan dan Navigator Adi Indiarto Juara
• Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Sel Warga Binaan Lapas Lhokseumawe Dirazia dan Dites Urine

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.

Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.

Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.

"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan, khususnya terhadap fungsi pengawasan dan pelaksanaan di dinas terkait, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DPW HARI Sumatera Utara juga menyampaikan kekecewaan atas belum adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami berharap adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban," tambahnya.

Dalam tuntutannya, DPW HARI Sumatera Utara secara tegas mendesak:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang diduga bermasalah

2. Penelusuran teknis lapangan secara terbuka dan profesional

3. Penyampaian klarifikasi resmi kepada publik

4. Pembentukan tim teknis independen yang objektif

5. Pelibatan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kantor Bupati Deli Serdang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan.

Meski demikian, DPW HARI Sumatera Utara menyatakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Sebagai bentuk keseriusan, DPW HARI Sumatera Utara telah menyerahkan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dan telah diterima dengan bukti tanda terima.

DPW HARI Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal dan memonitor secara berkelanjutan perkembangan atas tuntutan ini.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata, transparan, dan akuntabel, maka DPW HARI Sumatera Utara akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah massa yang lebih besar, tetap dalam koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial," tutup Ahmad Karim.(Dam)

HARI Sumut Desak Bupati Deliserdang Evaluasi Total Dugaan Permasalahan Infrastruktur dan Tata Kelola Anggaran

Porwasu 2026 Resmi Ditutup, Ini Para Juaranya

Sprint Rally 2026 Seri 1 Sukses, Pereli Ryan Nirwan dan Navigator Adi Indiarto Juara

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Sel Warga Binaan Lapas Lhokseumawe Dirazia dan Dites Urine

Bali 80 % Tanah Bersertipikat Wajar Jika Terima WTAB 2026

Peringatan Hari Ginjal Sedunia, Pemko Medan Perkuat Layanan dan Fasilitas RSUD Dr.Pringadi