Komite Pemekaran Siap Paparkan Kajian Akademis Provinsi Sumatera Pantai Timur

Muslim menambahkan, dukungan masyarakat juga sangat kuat. Seluruh kepala desa dan perangkat desa di enam kabupaten/kota disebut telah menandatangani persetujuan resmi lengkap dengan kop surat dan stempel desa sebagai bentuk aspirasi kolektif masyarakat.

Karena itu, menurut dia, gerakan pemekaran ini berjalan tanpa mobilisasi massa maupun aksi demonstrasi, sebab seluruh proses ditempuh melalui jalur administratif dan kajian akademis.

Namun, upaya tersebut tertunda setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberlakukan moratorium pemekaran daerah pada 2014. Komite pun memilih menghormati kebijakan tersebut sambil menunggu evaluasi nasional terhadap daerah otonom baru.

Kini, dengan meningkatnya kembali wacana penataan wilayah nasional dan semangat pemerataan pembangunan, Muslim menilai peluang itu kembali terbuka, terlebih jika sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan optimalisasi potensi daerah.

"Jadi ini bukan cerita baru. Ini perjuangan sejak 13 tahun lalu. Kami hanya ingin memastikan pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih baik, dan potensi daerah benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Muslim. ( Evi/r)