POSMETRO MEDAN, Jakarta - Pemerintah Aceh bersama unsur DPR, DPD, dan DPR Aceh menyepakati penyelesaian polemik empat pulau yang kini dimasukkan pemerintah pusat ke Sumatera Utara. Mereka sepakat tidak akan menempuh jalur hukum meski keberatan atas keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dilansir Antara, Sabtu (14/6/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengadakan rapat bersama DPR Aceh, Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Bupati Aceh Singkil, ulama, hingga akademisi Aceh terkait penyelesaian permasalahan empat pulau di Aceh Singkil tersebut. Dalam rapat itu disepakati tiga langkah yang bakal ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pulau itu. Langkah tersebut adalah secara kekeluargaan, administratif, dan politis.
"Pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administratif dan politik," kata Mualem.
Baca Juga:
Selain itu, dalam kesepakatan rapat bersama juga memutuskan bahwa Aceh tidak bakal membawa masalah pulau tersebut ke ranah pengadilan dalam hal ini menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Namun Mualem akan memberikan surat keberatan mengenai empat pulau itu kepada Mendagri Tito Karnavian.
"Poinnya (surat keberatan) itu, pertama hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis hak kita. Secara penduduk kita, secara geografis hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja kita pertahankan," katanya.
Baca Juga:
Selain mengajukan surat keberatan untuk Mendagri, Mualem bakal mengikuti rapat bersama Mendagri untuk membahas permasalahan pulau tersebut, yang direncanakan berlangsung pada Rabu (18/6). Jika tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu, Mualem mengatakan pihaknya akan menyampaikan keberatan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Itu langkah terakhir (bertemu Presiden). Insyaallah itu tahap terakhir. Jika semuanya tidak mempan, Alhamdulillah, saya yakin (Presiden) berkomitmen untuk Aceh, seperti itu. Insyaallah. Kita doakan bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mualem sempat ditanya perihal peluang pertemuan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Dia mengatakan rapat itu tidak membahas pertemuan itu karena dia meyakini empat pulau itu punya Aceh.
"Tidak kita bahas, bagaimana kita duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan, itu saja," kata Mualem.
4 Pulau Disebut Punya Aceh
Sementara itu, perwakilan Forbes DPD-DPR RI asal Aceh, TA Khalid, menyatakan mereka sudah bersepakat bahwa empat pulau itu memang benar milik Aceh berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik sejarah maupun dokumennya.
"Bukti-bukti sejarah dan lain sebagainya, empat pulau itu sah untuk kita (Aceh). Maka kami bersepakat untuk mempertahankan, dan wajib dikembalikan," kata Khalid
Dia menegaskan Aceh tidak akan membawa masalah ini ke PTUN karena memang empat pulau tersebut sah kepunyaan Aceh.
"Tidak usah, ngapain ke PTUN, milik kita itu. Dan kita sudah sepakat melakukan langkah administratif dan politis," demikian TA Khalid.
Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.
Adapun empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Kemudian, Kemendagri mengeluarkan keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.
Keputusan Kemendagri itu, menetapkan status administratif empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
(wan/dtc)
Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke beberapa pihak, termasuk tiga tersangka yakni Topan, Rasuli, dan Haliyanto
Kriminal 38 menit lalu
Tim gabungan Polrestabes Medan terus menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM) Sabtu (28/6/2025) dini hari.
Peristiwa 59 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Jakarta Utara Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolres Metro Ja
Nasional satu jam lalu
Kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap fakta menarik terkait kasus dugaan suap perbaikan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Politik 6 jam lalu
FOTOWakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.
Medan 7 jam lalu
Polda Sumatera Utara mengungkap sebuah pabrik rumahan pembuat liquid vape ilegal yang mengandung narkotika golongan I.
Medan 8 jam lalu
Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita membeber peristiwa mobil Daihatsu Sigra dirusak warga di depan toko ponsel PS Store.
Medan 20 jam lalu
Keluhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sumatera Utara semakin mengemuka. Selain sering terlambat, besaran gaji kecil.
Medan 20 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Keluarga besar Satgas Dewan Pimpinan Daerah( DPD) Ikatan Pemuda Karya( IPK) Sumut, menyampaikan ucapan selamat Har
Medan 21 jam lalu
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, melalui Sekretaris Daerah Langkat Amril, S.Sos, M.AP, menghadiri kegiatan "Bhayangkara Sport Day".
Sumut 22 jam lalu