Hardiknas 2026: GMNI Sumut Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli di SDN 05 Rantau Utara

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai aksi protes terhadap carut-marutnya dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak pengusutan tuntas atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok uang perpisahan di SDN 05 Rantau Utara.

​Wakil Ketua Bidang Agitasi, Propaganda, dan Media DPD GMNI Sumut, Nissa Dalimunthe, mengecam keras praktik iuran tersebut. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang suci mencerdaskan bangsa, bukan ladang bisnis oknum tertentu.

Baca Juga:

• Sejuknya Silaturahmi, Pesan Integritas dan Humanisme Ustaz Abdul Somad di Polres Labuhanbatu
• Hardiknas 2026, Bupati Deli Serdang Paparkan Kondisi Pendidikan dan Langkah Pembenahan

​"Segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas adalah pengkhianatan terhadap hak rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan layak. Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Labuhanbatu segera melakukan audit investigatif," tegas Nissa saat dihubungi, Sabtu (2/5) siang.

​Nissa juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satgas Saber Pungli Labuhanbatu untuk proaktif tanpa harus menunggu laporan formal. Ia mengancam akan mengambil langkah organisasi yang lebih masif jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026, Pemkab Labuhanbatu Tegaskan Komitmen Cetak Generasi Unggul dan Berkarakter
• Rico Waas: Guru Harus Jadi Sahabat, Kedekatan Emosional Jadi Fondasi Pendidikan

​"Pendidikan harus membebaskan, bukan membebani. Jika terbukti ada unsur pidana pemerasan atau penyalahgunaan wewenang, proses hukum harus ditegakkan demi keadilan rakyat marhaen," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang SD Labuhanbatu, Khairil tidak merespon konfirmasi meski no teleponnya aktif saat dihubungi.

​Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, menyatakan pihaknya telah merespons dengan memanggil Kepala SDN 05 Rantau Utara melalui Kepala Bidang (Kabid) terkait. Namun, sanksi yang dijatuhkan sejauh ini dinilai masih bersifat persuasif.

"Kabid SD telah memberi sanksi berupa teguran lisan agar hal tersebut tidak terulang. Intinya, tidak boleh ada pengutipan tidak resmi dengan alasan apa pun," ujar Abdi.

​Kasus ini mencuat setelah sejumlah wali murid mengeluhkan adanya kutipan iuran sebesar Rp20.000 per siswa. Dana tersebut diklaim sebagai uang kenang-kenangan bagi kepala sekolah dan guru yang pindah tugas atau pensiun.

Sejuknya Silaturahmi, Pesan Integritas dan Humanisme Ustaz Abdul Somad di Polres Labuhanbatu

Hardiknas 2026, Bupati Deli Serdang Paparkan Kondisi Pendidikan dan Langkah Pembenahan

Hardiknas 2026, Pemkab Labuhanbatu Tegaskan Komitmen Cetak Generasi Unggul dan Berkarakter

Rico Waas: Guru Harus Jadi Sahabat, Kedekatan Emosional Jadi Fondasi Pendidikan

Dahaga Spiritual Terobati, Ribuan Jamaah Padati Tabligh Akbar UAS di Labuhanbatu

Bupati Labuhanbatu Tekankan Sinergi Tripartit demi Industri Berkeadilan