Hasil Babak Pertama, Timnas Indonesia Babak Belur 0-2 Digas Vietnam
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia Tertinggal 02 dari Vietnam di Piala AFF 2026.
Sport 37 menit lalu
Senin, 03 Agustus 2026
POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai aksi protes terhadap carut-marutnya dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak pengusutan tuntas atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok uang perpisahan di SDN 05 Rantau Utara.
Wakil Ketua Bidang Agitasi, Propaganda, dan Media DPD GMNI Sumut, Nissa Dalimunthe, mengecam keras praktik iuran tersebut. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang suci mencerdaskan bangsa, bukan ladang bisnis oknum tertentu.
Baca Juga:
"Segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas adalah pengkhianatan terhadap hak rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan layak. Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Labuhanbatu segera melakukan audit investigatif," tegas Nissa saat dihubungi, Sabtu (2/5) siang.
Nissa juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satgas Saber Pungli Labuhanbatu untuk proaktif tanpa harus menunggu laporan formal. Ia mengancam akan mengambil langkah organisasi yang lebih masif jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.
Baca Juga:
"Pendidikan harus membebaskan, bukan membebani. Jika terbukti ada unsur pidana pemerasan atau penyalahgunaan wewenang, proses hukum harus ditegakkan demi keadilan rakyat marhaen," tambahnya.
Sementara, Kepala Bidang SD Labuhanbatu, Khairil tidak merespon konfirmasi meski no teleponnya aktif saat dihubungi.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, menyatakan pihaknya telah merespons dengan memanggil Kepala SDN 05 Rantau Utara melalui Kepala Bidang (Kabid) terkait. Namun, sanksi yang dijatuhkan sejauh ini dinilai masih bersifat persuasif.
"Kabid SD telah memberi sanksi berupa teguran lisan agar hal tersebut tidak terulang. Intinya, tidak boleh ada pengutipan tidak resmi dengan alasan apa pun," ujar Abdi.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah wali murid mengeluhkan adanya kutipan iuran sebesar Rp20.000 per siswa. Dana tersebut diklaim sebagai uang kenang-kenangan bagi kepala sekolah dan guru yang pindah tugas atau pensiun.
Meski nominalnya terlihat kecil, akumulasi dana dari sekitar 500 siswa diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut sebelumnya telah mengakui adanya arahan dari kepala sekolah terkait pengumpulan dana itu.
Ironisnya, SDN 05 Rantau Utara merupakan sekolah berakreditasi B dan telah bersertifikasi ISO. Hingga saat ini, Kepala SDN 05 Rantau Utara, Sumarni, S.Pd., belum memberikan penjelasan teknis secara detail kepada media meskipun sempat menjadwalkan pertemuan klarifikasi. (HBB)
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia Tertinggal 02 dari Vietnam di Piala AFF 2026.
Sport 37 menit lalu
Truk Ditabrak KA Putri Deli di Sergai, Sopir Tewas, Perjalanan Kereta Terganggu
Peristiwa 43 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Medan yang beralamat di Jalan Keramat Ujung Selambo, Kecamatan Medan Tembung/Me
Medan 2 jam lalu
Pulihkan Konektivitas Pascabencana, HKI Rampungkan Penanganan Jalur Lembah Anai dan Malalak.
Inter-Nasional 3 jam lalu
Polda Sumut menjelaskan kronologi kematian LRN di kamar mandi rumah di Kompleks Bumi Asri pada Minggu (2/8/2026) sore.
Peristiwa 4 jam lalu
Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng.
Peristiwa 4 jam lalu
SuamiAnak di TKP saat Istri Oknum Polisi Diduga Bunuh Diri Pakai Senpi
Peristiwa 4 jam lalu
Dari Sarulla untuk Indonesia Wamen ESDM Tinjau Potensi Tulang Punggung Energi Sumatera.
Sumut 5 jam lalu
Pohon Hampir Tumbang di Jalan Denai Medan, Warga Minta Petugas Segera Turun Tangan.
Peristiwa 5 jam lalu
Kapolres Simalungun turun langsung melihat kondisi Banjir Pasar Bawah dan memastikan bansos maupun dapur umum segera didirikan.
Sumut 5 jam lalu
