Hardiknas 2026: GMNI Sumut Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli di SDN 05 Rantau Utara

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai aksi protes terhadap carut-marutnya dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak pengusutan tuntas atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok uang perpisahan di SDN 05 Rantau Utara.

​Wakil Ketua Bidang Agitasi, Propaganda, dan Media DPD GMNI Sumut, Nissa Dalimunthe, mengecam keras praktik iuran tersebut. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang suci mencerdaskan bangsa, bukan ladang bisnis oknum tertentu.

Baca Juga:

• Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu
• Satreskrim Polres Labuhanbatu Amankan Terduga Pelaku Pencurian Ponsel

​"Segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas adalah pengkhianatan terhadap hak rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan layak. Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Labuhanbatu segera melakukan audit investigatif," tegas Nissa saat dihubungi, Sabtu (2/5) siang.

​Nissa juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satgas Saber Pungli Labuhanbatu untuk proaktif tanpa harus menunggu laporan formal. Ia mengancam akan mengambil langkah organisasi yang lebih masif jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027
• Diduga Miliki Sabu, Pria Marga Hombing Diamankan Polsek Bilah Hilir

​"Pendidikan harus membebaskan, bukan membebani. Jika terbukti ada unsur pidana pemerasan atau penyalahgunaan wewenang, proses hukum harus ditegakkan demi keadilan rakyat marhaen," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang SD Labuhanbatu, Khairil tidak merespon konfirmasi meski no teleponnya aktif saat dihubungi.

​Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, menyatakan pihaknya telah merespons dengan memanggil Kepala SDN 05 Rantau Utara melalui Kepala Bidang (Kabid) terkait. Namun, sanksi yang dijatuhkan sejauh ini dinilai masih bersifat persuasif.

"Kabid SD telah memberi sanksi berupa teguran lisan agar hal tersebut tidak terulang. Intinya, tidak boleh ada pengutipan tidak resmi dengan alasan apa pun," ujar Abdi.

​Kasus ini mencuat setelah sejumlah wali murid mengeluhkan adanya kutipan iuran sebesar Rp20.000 per siswa. Dana tersebut diklaim sebagai uang kenang-kenangan bagi kepala sekolah dan guru yang pindah tugas atau pensiun.

​Meski nominalnya terlihat kecil, akumulasi dana dari sekitar 500 siswa diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut sebelumnya telah mengakui adanya arahan dari kepala sekolah terkait pengumpulan dana itu.

​Ironisnya, SDN 05 Rantau Utara merupakan sekolah berakreditasi B dan telah bersertifikasi ISO. Hingga saat ini, Kepala SDN 05 Rantau Utara, Sumarni, S.Pd., belum memberikan penjelasan teknis secara detail kepada media meskipun sempat menjadwalkan pertemuan klarifikasi. (HBB)

Bukan Sedikit, 34 Kilogram Sabu dan 20.000 Pil Ekstasi Dimusnahkan di Polres Labuhanbatu

Satreskrim Polres Labuhanbatu Amankan Terduga Pelaku Pencurian Ponsel

Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027

Diduga Miliki Sabu, Pria Marga Hombing Diamankan Polsek Bilah Hilir

Bongkar Rumah Demi Kipas Angin, Pria Ini Akhirnya Tidur di Hotel Prodeo

Miris! 3 Anak di Labuhanbatu Tak Sekolah Karena Miskin, Ayahnya Rabun Tak Bisa Kerja