POSMETRO MEDAN,Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Aceh, Zulkarnaini Syeh Joel, angkat bicara terkait polemik kepemilikan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang saat ini secara administrasi tercatat masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Syeh Joel memberikan apresiasi atas respons cepat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang langsung mengambil alih penyelesaian masalah tersebut.
"Yang pertama harus kita apresiasi adalah gerak cepat Pak Presiden Prabowo Subianto yang dengan sigap mengambil keputusan untuk menuntaskan polemik ini. Kita harapkan keputusan resmi dari beliau yang akan diumumkan dalam waktu dekat bisa memberikan kejelasan," ujarnya menjawab wartawan di Banda Aceh, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Ia juga mengimbau semua pihak untuk bersabar menanti keputusan final dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan bahwa pengalihan batas wilayah antarprovinsi bukanlah proses yang sederhana.
"Pengalihan batas wilayah harus melalui proses hukum yang sesuai. Misalnya, perlu dilakukan penyesuaian status wilayah Aceh, dan juga ada aspek yang menyangkut perjanjian Helsinki yang tidak bisa diabaikan," jelasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa dari sisi budaya dan sejarah, keempat pulau yang dipersoalkan memiliki keterkaitan erat dengan Aceh. Salah satu tokoh besar Aceh, yakni Syekh Abdurrauf As-Singkili atau dikenal sebagai Tengku Syiah Kuala, berasal dari wilayah tersebut.
"Ini bukan hanya soal batas administratif, tapi juga menyangkut identitas budaya dan sejarah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sangat penting keputusan ini mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan keutuhan nasional," lanjutnya.
Sebagai Ketua PSI di Daerah Istimewa Aceh, Zulkarnaini menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan yang adil dan mampu meredam potensi gejolak yang bisa muncul di tengah masyarakat.
"Saya yakin Pak Presiden akan mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana atas kepemilikan empat pulau tersebut, serta mampu menjaga persatuan dan stabilitas antarwilayah," pungkasnya.
Empat pulau yang dipersoalkan saat ini adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Polemik mencuat usai Kementerian Dalam Negeri menyebut keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara, yang kemudian mendapat penolakan dari sejumlah tokoh dan kepala daerah di Aceh.
Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait Lurah Terjun.
Medan 12 menit lalu
Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Tapanuli Tengah, BPBD Siagakan GOR Pandan untuk Evakuasi
Peristiwa 29 menit lalu
Pelaku Curat dan Penadah Sepeda Motor Curian Diringkus Unit Reskrim Polsek Teluk Nibung.
Kriminal 3 jam lalu
Abaikan Standar K3, Pembongkaran Reklame oleh Satpol PP Medan Menuai Kecaman Keras.
Medan 4 jam lalu
Biawak terjepit di sok breker dan roda depan sepeda motor yang ditunggangi emakemak.
Peristiwa 4 jam lalu
POSMETROMEDAN, Galang Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, tidak semua masyarakat berada dalam kondisi yang sama. Masih banyak
Sumut 4 jam lalu
Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara resmi dicopot dari jabatannya setelah sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung.
Peristiwa 4 jam lalu
Kelurahan Sukamaju Raih Juara Umum MTQ ke59 Kecamatan Medan Johor.
Medan 4 jam lalu
Kelurahan Pulo Brayan Darat II Rebut Kembali Juara Umum MTQ ke59 Kecamatan Medan Timur.
Medan 5 jam lalu
Sebuah pesawat milik PT Smart Air Aviation menjadi sasaran penembakan di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026)
Inter-Nasional 5 jam lalu