Ijeck Soal Tambang Nikel Papua: Tudingan ke Menteri ESDM Bahlil Tidak Berdasar

POSMETRO MEDAN,Medan - Aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi sorotan dan menjadi polemik di masyarakat. Berbagai isu terkait tambang dan empat perusahaan yang mendapatkan izin makin banyak di tengah publik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck buka suara soal kisruh tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Ijeck bereaksi atas respon yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menyikapi polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Ijeck menegaskan bahwa tudingan terhadap Menteri Bahlil terkait penerbitan izin tambang tidak berdasar dan perlu diluruskan.

Baca Juga:

• Syah Afandin Dukung Penuh Legalitas Sumur Minyak Rakyat Dalam Upaya Percepatan Ketahanan Energi Indonesia

Ia menyoroti fakta bahwa izin tambang tersebut telah diterbitkan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.

"Tudingan terhadap Pak Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Sebagai Ketua Partai Golkar kehadiran Menteri Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja," ungkap Ijeck, Selasa (10/6/2025) dikutip dari Tribun.

Anggota Komisi V DPR RI ini mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan isu miring dan mencari tahu kebenaran fakta sebelum menyimpulkan terlalu dini.

Ia menjelaskan bahwa perdebatan nasional yang ramai di media sosial tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Raja Ampat ternyata disebarkan dengan informasi yang simpang siur, seolah-olah izin tersebut baru saja dikeluarkan.

"Yang jadi perdebatan secara nasional hari ini adalah di media sosial ramai memprotes tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Raja Ampat, Papua.

Namun, ternyata telah terjadi penyebaran informasi simpang siur, seolah-olah izin tambang tersebut dikeluarkan baru-baru ini saja. Sementara faktanya sebelum menjabat Menteri ESDM izin tersebut sudah dikeluarkan pada saat pejabat bapak Menteri Ignasius Jonan," jelas Ijeck.

Ijeck juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ia menilai langkah Menteri Bahlil yang turun langsung ke lokasi untuk mengecek persoalan yang berkembang di media sosial adalah wujud dari keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat melalui investasi.

"Tentunya apa yang dilakukan Menteri Bahlil ini menjalankan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo dengan Asta Citanya sangat jelas keinginannya untuk kesejahteraan rakyat. Kita lihat langsung Pak Bahlil mengecek di lokasi apa yang menjadi persoalan berkembang di media sosial," tambahnya.

Ijeck juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan berita-berita hoax yang ditujukan kepada pemerintahan dan berita-berita hoax lain yang nantinya bisa memecah keutuhan Bangsa dan Negara.

"Jangan termakan berita hoax, pemerintah saat ini sangat konsen untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat. Saya selaku anggota DPR RI Komisi V fraksi Partai Golkar, sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengawal dan mendukung program-program Asta Cita dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Ijeck. (wan/tribun)

Syah Afandin Dukung Penuh Legalitas Sumur Minyak Rakyat Dalam Upaya Percepatan Ketahanan Energi Indonesia