Yunus Husein: Penyelundup dan Uang Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai

POSMETRO MEDAN,Jakarta - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr Yunus Husein SH, LL.M, menilai, penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah hal yang tepat. Karena dibutuhkan sosok yang berani untuk membenahi instansi tersebut.

Menurut Yunus, keberanian adalah kualitas penting yang dibutuhkan tidak hanya di lingkungan Bea Cukai, tetapi juga di berbagai sektor dalam pemerintahan.

"Jadi, ya berani itu diperlukan bukan hanya di Bea Cukai, di mana-mana republik ini perlu orang-orang berani untuk mengoreksi, memperbaiki," ujar Yunus, seperti dikutip dari Podcast Gaspol! Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

Perang Bintang di Bea Cukai

Yunus Husein mengungkapkan, sebagian penyelundup memiliki beking "bintang-bintang."

Frasa "bintang" merujuk pada jenderal berpangkat perwira tinggi di lingkungan Polri dan TNI, mulai dari bintang satu hingga bintang empat.

"Kalau kita lihat kasus-kasus yang dulu kita lihat, pernah terima dari PPATK berapa banyak laporan yang belum terselesaikan, itu kita lihat sebagian ada bekingnya, ada bintang-bintangnya," ujar Yunus, Sabtu (7/6/2025).

Yunus mengatakan, daerah perbatasan menjadi titik yang rawan untuk menyelundupkan barang-barang dari luar negeri, seperti narkotika, uang hasil tindak pidana, dan lainnya.

Sepanjang sejarahnya, kata Yunus, penyelundup biasanya memiliki beking. Mereka tidak memainkan peran itu sendirian.

"Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan," ujar Yunus.

Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting bagi Direktur Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama, untuk bisa bersikap tegas menindak para penyelundup tanpa pandang bulu.

Yunus mengaku mengapresiasi sikap Djaka yang bersedia menerima jabatan dirjen yang umumnya diduduki pejabat bintang dua.

"Kita salut sama beliau, pangkat saja dikorbanin, dia mau terima untuk fight di daerah-daerah perbatasan dan wilayah kepabeanan kita terlalu banyak, tidak semuanya diawasi," tutur Yunus.

Yunus Husein pun berkelakar dengan menyebut gen masyarakat Indonesia korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pandangan ini Yunus sampaikan ketika membicarakan kolusi antara pejabat dengan penguasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Seringkali mereka, pengusaha Indonesia sama penguasa ada kaitan. Enggak berdiri sendiri, karena karakter kita, kayaknya gen kita itu KKN, saya curiganya begitu," ujar Yunus berkelakar.

Yunus menuturkan, Bea Cukai merupakan sumber pendapatan negara. Ditjen di bawah Kementerian Keuangan itu ditargetkan mengumpulkan pendapatan negara Rp 300 triliun per tahun.

Jumlah ini setara dengan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bea Cukai tidak hanya bertugas untuk memungut bea masuk dari barang-barang impor. Sebab, wewenang mereka ketika disalahgunakan bisa merusak harga pasar komoditas dalam negeri.

Pada suatu kasus, terjadi kawasan berikat Bea Cukai yang digunakan untuk menimbun barang impor guna diolah sebelum akhirnya diekspor. Barang-barang impor di kawasan itu tidak dikenakan bea masuk. Namun, terdapat orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Barang-barang masuk kawasan berikat lalu dijual ke pasar dalam negeri. "Ya ngerusak pasar di dalam karena pasti murah kan," ujarnya.

Oleh karena itu, Yunus berharap Letjen TNI Djaka Budi Utama bersikap tegas mengusut pegawai Bea Cukai yang berkongsi dengan pengusaha menyelundupkan barang-barang dari luar negeri.

"Jadi kalau mau tercapai (target Rp300 triliun) janganlah banyak yang smuggling-smuggling (penyelundup), harus keras," tutur Yunus.

Pandangan mengenai KKN ini bukan tanpa alasan. Menurut Yunus, begitu maraknya korupsi di Indonesia, perbuatan rasuah dilakukan penyidik hingga hakim agung, di sekolah TK hingga perguruan tinggi, dan Sabang sampai Merauke meski tengah dilanda wabah pandemi Covid-19.

"Korupsi itu ada semua, enggak turun-turun," kata Yunus.

Tingginya Penyelundupan dan Peredaran Uang Lintas Batas

Yunus pun menekankan bahwa Bea Cukai memerlukan perhatian khusus lantaran tingginya potensi penyelundupan dan peredaran uang lintas batas.

Ia pun menyoroti praktik pencucian uang melalui jalur kepabeanan, terutama dalam bentuk pergerakan uang lintas batas atau cross-border cash carrying.

Dia mengatakan, banyak uang yang seharusnya dideklarasikan saat keluar atau masuk wilayah Indonesia, justru tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

"Kalau terkait cuci uang itu uang keluar masuk dari wilayah kepabeanan juga, namanya cross-border cash carrying. Banyak uang yang harusnya lewat dari daerah kepabeanan di-declare sejumlah Rp 100 juta, dilaporkan, tapi sebagian kita lihat laporannya tidak optimal," ungkap dia.

Yunus mencatat, wilayah seperti Bali, Batam, dan Jakarta, menjadi titik-titik tertinggi dalam aktivitas transaksi cross-border melalui money changer.

Namun, ia menilai pelaporan dari wilayah-wilayah tersebut masih belum maksimal.

"Di sini (Bea Cukai) mungkin lebih perlu lagi (orang berani) karena banyak masalah penyelundupan, barang keluar masuk," kata Yunus.

Maraknya Aliran Uang Haram Melewati Jalur Direktorat Bea dan Cukai

Yunus Husein juga mengungkapkan kekhawatiran terkait maraknya aliran uang haram yang diduga melewati jalur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu sumber utama uang tersebut, kata dia, bisa berasal dari praktik korupsi.

"Uang haram yang diduga mengalir lewat Bea Cukai banyak, dari korupsi saja banyak sekali," kata Yunus.

Yunus menilai, persoalan ini tidak bisa terus-menerus disederhanakan hanya sebagai ulah "oknum", karena jumlah pelaku yang terlibat dinilai terlalu banyak.

Hal itu menurut dia menunjukkan adanya masalah pada sistem secara keseluruhan.

""Ya itu persoalan, kalau melakukan kita bilang oknum. Tapi, sebenarnya terlalu banyak oknum itu," ujar dia.

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di level atas menurut dia turut memperburuk situasi.

Hal ini menyebabkan perbedaan antara uang halal dan haram menjadi kabur, serta membuka ruang bagi praktik ilegal terus menjamur.

"Artinya sistem kurang bagus, contoh di atas kurang bagus, kita tidak bisa bedain mana yang halal-haram, enforcement-nya kurang ya. Sehingga semuanya itu jadi masih ada dan masih menjamur," ucap dia.

Yunus juga menyinggung soal indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia yang dinilainya stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan masih tertinggal dari negara tetangga seperti Timor Leste.

Ia pun berkelakar bahwa 10 tahun dipimpin Presiden Joko Widodo, CPI Indonesia tetap stabil.

"Walaupun CPI kita, corruption perception index, kita naik skornya dari 34 jadi 37, tapi masih kalah sama Timor Leste," kata Yunus.

"Zamannya Jokowi dari awal sampai akhir tidak naik sama sekali, 34, 10 tahun, tidak berubah itu tetap stabil dia. Dia ingin stabilitas rupanya Pak Jokowi," kelakar dia.

Soroti Prosedur Pengisian Formulir Deklarasi Uang Tunai

Yunus Husein juga menyoroti tidak adanya prosedur pengisian formulir deklarasi uang tunai di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya bagi penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri.

Yunus mengungkapkan, selama ini penumpang dari luar negeri yang tiba di Indonesia umumnya diminta mengisi formulir deklarasi apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Namun, hal serupa tidak diberlakukan bagi penumpang yang berangkat dari Indonesia ke luar negeri.

"Yang jadi masalah, kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia disuruh ngisi formulir declare. Tapi, kalau kita ke luar negeri di Cengkareng enggak dikasih formulir itu," kata Yunus.

Ia mencontohkan kasus yang pernah menimpa tiga orang anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang tertangkap membawa uang tunai lebih dari Rp 100 juta saat hendak keluar negeri.

Mereka, menurut Yunus, memprotes karena tidak diberikan formulir deklarasi sebagaimana mestinya.

"Dia protes, kenapa enggak dikasih formulir deklarasi? Harusnya diberikan, kayak di luar negeri. Kalau kita di Australia, di Amerika, dikasih dan disuruh isi. Di sini, di Cengkareng itu seingat saya tidak dikasih. Hanya waktu masuk saja dikasih," ujar dia.

Yunus menekankan, pengawasan terhadap pergerakan uang lintas batas negara sangat penting, terutama untuk mencegah praktik pencucian uang (money laundering).

Dia menilai, sebagian uang tunai yang dibawa keluar negeri bisa berasal dari sumber yang tidak sah.

"Ini penting karena sebagian uang-uang illicit money itu bisa juga lewat batas negara. Mungkin dia di luar prestasi dia berjudi segala macam, kita kan enggak tahu. Negara tetangga kan banyak judinya di Singapura, Malaysia," ujar dia.

Yunus pun mengingatkan bahwa Indonesia pernah punya pejabat tinggi yang tersangkut kasus berjudi di luar negeri.

Oleh karena itu, menurut dia, prosedur deklarasi perlu diperketat dan diterapkan secara merata.

"Padahal, uang itu dibutuhkan di dalam negeri. Jangan-jangan itu uang hasil korupsi. Dulu kan pernah ada Gubernur kita yang judi di tetangga sebelah, kan ada," kata dia.

Sosok dan profil Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama

Letjen Purn Djaka Budi Utama ditunjuk sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani.

Letjen TNI Djaka Budi Utama lahir pada 9 November 1967 di Jakarta.

Djaka Budi Utama merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer (Akmil) pada 1990.

Ia berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) yang disebut pernah menjadi bagian dari Tim Mawar.

Letjen Djaka Budi juga pernah mengisi pos-pos strategis, seperti Asisten Panglima TNI, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Berikut karier Letjen Djaka Budi di militer:

Anggota Tim Mawar (1997-1998)

Danyonif 115/Macan Lauser (2004-2007)

Dandim 0908/Bontang Danrem 012/Teuku Umar (2016-2017)

Danpusintelad (2017-2018)

Waaspam Kasad (2018-2020)

Kasdam XII/Tanjungpura (2020-2021)

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam (2021-2023)

Pa Sahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI (2023)

Staf Khusus Panglima TNI (2023)

Pa Sahli Tingkat III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI (2023)

Asintel Panglima TNI (2023)

Irjen Kemhan RI (2024)

Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (2024)

Pendidikan Militer:

Akademi Militer (1990)

Sessarcabif

Dik PARA

Komando

Diklapa I

Diklapa II

Seskoad

Susdanyon

Susdandim

Sesko TNI

Lemhannas RI

(wan/bbs)