Ketum HBB Desak Presiden Prabowo Lakukan "Refocusing" Anggaran demi Pulihkan Hutan Sumatera

POSMETRO MEDAN,Medan – Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah ekstrem dalam menyelamatkan lingkungan. Ia meminta pemerintah melakukan refocusing kebijakan dan anggaran nasional mulai tahun 2026 guna memulihkan ekosistem hutan Sumatera yang kini berada dalam kondisi kritis.

Lamsiang menegaskan bahwa rentetan bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir merupakan "alarm keras" yang menunjukkan kerusakan masif pada ekosistem hutan dan lahan.

"Banjir bandang di Sumatera menyadarkan kita bahwa hutan dan lahan kita sudah begitu rusak. Untuk itu, kami meminta kepada Presiden agar melakukan refocusing kebijakan dan juga anggaran," ujar Lamsiang Sitompul, Senin (29/12/2025).

Lamsiang mengusulkan agar arah pembangunan nasional selama minimal 10 tahun ke depan dititikberatkan pada pemulihan lingkungan (environmental recovery). Menurutnya, fokus ini harus menjadi prioritas utama di atas sektor pembangunan lainnya.

Dalam tuntutannya, HBB menekankan dua poin krusial terkait kebijakan perizinan seperti Moratorium Izin Baru. Pemerintah diminta tidak menerbitkan izin baru untuk alih fungsi hutan selama satu dekade ke depan dan Evaluasi dan Pencabutan Izin. Pemerintah harus berani mencabut izin usaha yang terbukti memicu bahaya banjir serta tidak memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya.

"Sebagaimana kita tahu, sekitar 75 persen hutan Sumatera itu sudah habis, tinggal tersisa 25 persen. Kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pengembalian fungsi hutan tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Lamsiang mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema pergeseran anggaran atau refocusing seperti yang pernah dilakukan saat menghadapi pandemi Covid-19. Baginya, krisis lingkungan saat ini sudah setara dengan kondisi darurat kesehatan nasional.

Ia menyarankan agar pemerintah memangkas anggaran di sektor-sektor yang kurang mendesak, seperti biaya studi banding, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), hingga pos-pos anggaran tidak efisien dalam APBN maupun APBD.

"Kalau lingkungan sudah hancur, kita tinggal menunggu kiamat. Jika lingkungannya asri dan lestari, barulah pembangunan di sektor lain bisa berjalan dengan baik," pungkas Lamsiang. ( Dam)