Kemerdekaan ke-81 Harus Jadi Momentum Benahi Pengelolaan Pendidikan

POSMETRO MEDAN,Jakarta — Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Emilda Sulasmi, menilai peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan agar mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Menurut Emilda, tema kemerdekaan "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tidak cukup berhenti sebagai slogan, tetapi perlu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terukur, khususnya di sektor pendidikan.

"Indonesia akan benar-benar berdaulat ketika anak-anaknya mampu berpikir merdeka. Indonesia akan menjadi adil ketika tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentukan mutu pendidikan seorang anak. Indonesia akan menjadi makmur ketika sekolah mampu membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan," kata Emilda.

Baca Juga:

• Buktikan Potensi "Hidden Gem", LLDikti I Gelar Perlombaan Mahasiswa Inklusi Rayakan Hari Kemerdekaan RI
• Audiensi ke Kemendikdasmen dan Kemenag, Bupati Taput Laporkan Penanganan Sekolah Bencana dan Undang Menteri Buka Rakernas V MPK

Ia mengatakan pendidikan merupakan sektor strategis untuk melihat sejauh mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, kata dia, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga kemampuan bangsa menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu berpikir mandiri, dan tidak hanya menjadi konsumen teknologi dari negara lain.

Baca Juga:

• Farah Adiba, Santri Darul Hikmah Raih BIB Kementerian Agama
• Rp4,1 Triliun BOS Madrasah & BOP RA Tahap II Segera Cair, Cek Jadwal Pengajuannya!

Sementara itu, keadilan pendidikan harus diwujudkan dengan memastikan anak-anak di wilayah terpencil memperoleh mutu pembelajaran yang setara dengan anak-anak di kota besar.

Emilda menyoroti masih adanya kesenjangan antara harapan pendidikan masyarakat dan tingkat pendidikan yang benar-benar diselesaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutipnya, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas pada 2025 mencapai 9,07 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun.

Menurut dia, selisih lebih dari empat tahun tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemauan anak melanjutkan pendidikan, tetapi juga menunjukkan persoalan dalam pengelolaan pendidikan.

Ia menyebut persoalan itu antara lain transisi antarkelas dan antarjenjang yang belum optimal, bantuan pendidikan yang belum selalu tepat sasaran, serta koordinasi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang perlu diperkuat.

Emilda juga menyoroti mutu pembelajaran. Ia merujuk hasil PISA 2022 yang menunjukkan skor Indonesia sebesar 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains.

"Hadirnya anak di sekolah belum selalu berbanding lurus dengan proses belajar yang bermakna," ujarnya.

Ia mengatakan Rapor Pendidikan Indonesia 2025 menunjukkan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi selama periode 2022 hingga 2024. Namun, kesenjangan masih terjadi antardaerah, kelompok sosial ekonomi, jenjang pendidikan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Karena itu, menurut Emilda, pengelolaan pendidikan perlu mengedepankan perencanaan berbasis data, pembagian kewenangan yang jelas, penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, penguatan kepemimpinan sekolah, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil belajar.

Ia menilai sekolah juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan terkait proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Menurutnya, kepala sekolah dan guru selama ini masih menghadapi beban administratif yang dapat mengurangi waktu dan energi untuk menjalankan fungsi utama dalam pembelajaran.

"Kedaulatan pendidikan harus dimulai dengan mengembalikan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan pedagogis," katanya.

Meski demikian, Emilda menegaskan otonomi sekolah tetap harus disertai peningkatan kompetensi kepala sekolah, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terbuka.

Dalam aspek pemerataan, ia mengatakan kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh sekolah karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda.

Sekolah di daerah terpencil, misalnya, menghadapi persoalan transportasi, keterbatasan guru, akses internet, dan fasilitas pembelajaran yang berbeda dengan sekolah di perkotaan.

Karena itu, Emilda mendorong distribusi anggaran pendidikan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kesenjangan masing-masing sekolah.

Sekolah yang melayani banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu, berada di daerah tertinggal, melayani anak penyandang disabilitas, atau memiliki capaian belajar rendah, menurut dia, perlu memperoleh dukungan lebih besar.

Ia juga mendorong pendidikan agar lebih terhubung dengan kebutuhan kehidupan nyata. Pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada kelulusan dan nilai akademik.

Pendidikan, kata Emilda, perlu mengembangkan kemampuan membaca secara kritis, berhitung, memecahkan masalah, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan menjaga integritas.

Hal serupa berlaku bagi pendidikan vokasi. Menurut dia, sekolah kejuruan perlu membangun kurikulum dan kemitraan berdasarkan potensi ekonomi daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif.

Namun, ia mengingatkan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja tidak boleh menghilangkan fungsi pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Emilda juga menekankan perlunya akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran pendidikan.

Ia menyebut anggaran pendidikan pada 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengukuran hasil yang jelas.

"Setiap rupiah harus diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah angka putus sekolah menurun, apakah kemampuan membaca dan berhitung meningkat, apakah distribusi guru lebih merata, dan apakah sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak?" ujarnya.

Ia juga meminta sistem pengawasan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi dan dokumen, tetapi lebih banyak mengevaluasi dampak program terhadap kualitas pembelajaran.

Data Rapor Pendidikan, menurut Emilda, harus menjadi dasar penyusunan program dan anggaran di sekolah maupun pemerintah daerah, bukan hanya menjadi bahan laporan tahunan.

Pada usia kemerdekaan ke-81, ia menilai Indonesia telah memiliki banyak program dan sumber daya untuk membangun pendidikan. Tantangannya adalah memastikan seluruh sumber daya tersebut dikelola secara konsisten menuju tujuan yang sama.

"Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita mengelola pendidikan. Masa depan kemerdekaan juga ditentukan di ruang-ruang kelas tempat generasi Indonesia belajar memahami dirinya, bangsanya, dan dunia," kata Emilda.(Rel)

Buktikan Potensi "Hidden Gem", LLDikti I Gelar Perlombaan Mahasiswa Inklusi Rayakan Hari Kemerdekaan RI

Audiensi ke Kemendikdasmen dan Kemenag, Bupati Taput Laporkan Penanganan Sekolah Bencana dan Undang Menteri Buka Rakernas V MPK

Farah Adiba, Santri Darul Hikmah Raih BIB Kementerian Agama

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah & BOP RA Tahap II Segera Cair, Cek Jadwal Pengajuannya!

Wali Kota Wesly dan Ketua TP PKK Ny Liswati Hadiri CFD

Semarak HUT ke-81 RI, Kemenagsu Gelar Turnamen Olahraga Antarpegawai