DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO

LKLH juga meminta PT Agrinas Palma Nusantara mempertimbangkan masyarakat tempatan apabila pengelolaan lahan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Irmansyah, SE., mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan pengelolaan lahan justru membuka ruang baru bagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan
• KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

"Banyak persoalan konflik di lapangan terkait lahan yang dikuasai kembali oleh Satgas PKH dan kemudian dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Ini bukan persoalan main-main. Ada kasus hingga menyebabkan seseorang kehilangan tangan di Riau, bahkan ada korban meninggal dunia seperti di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara," ujar Irmansyah.

Ia juga menyoroti dugaan munculnya spekulasi dan permainan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi konflik agraria.

Baca Juga:

• Oknum Polri yang Berdinas di KPK Ikut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang
• Mengenal Lebih dekat Sosok Saut Situmorang

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini berkonflik justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Situasi seperti ini harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah atau pihak-pihak yang mencari keuntungan," katanya. Menurut Irmansyah, pihaknya mendukung aksi DPN LKLH sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.

"Kami berharap penyampaian Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup melalui aksi ini ditanggapi serius oleh para pembuat kebijakan dan menjadi dasar kehati-hatian pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan terkait pengelolaan lahan," ucapnya.

Ia menambahkan, apabila PT Agrinas Palma Nusantara melakukan KSO atau menunjuk pihak ketiga untuk mengelola perkebunan, masyarakat tempatan seharusnya menjadi salah satu prioritas sepanjang memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif yang ditetapkan.(adam)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan

KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Oknum Polri yang Berdinas di KPK Ikut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

Mengenal Lebih dekat Sosok Saut Situmorang

Duh, Staf KPK Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang, Rupanya Anggota Polri yang Diperbantukan

Kemenag Sumut Tegaskan Komitmen Bebas KKN: Integritas Bukan Sekadar Slogan!