POSMETRO MEDAN- Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Jalan H.R. Rasuna Said Kavling VI No. 9, Blok X2, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
Aksi itu digelar untuk menyuarakan penyelesaian konflik agraria sekaligus mendesak keterbukaan pengelolaan lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola.
Massa membentangkan spanduk sepanjang sekitar 30 meter yang memuat sejumlah tuntutan, antara lain keterbukaan dokumen dan data pengelolaan perkebunan, transparansi hasil pengelolaan, serta kejelasan mekanisme kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.
Baca Juga:
Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. AKP Jufir, Kanit Sabhara Polsek Setiabudi, mengatakan pengamanan melibatkan personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polsek Setiabudi.
Dalam orasi masa menyuarakan adapun kegiatan aksi yang dilaksanakan itu dalam rangka menindaklanjuti surat-surat DPN LKLH terdahulu yang tidak dibalas oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Disamping itu sebagaimana diketahui 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang sudah dikuasai oleh negara.
Baca Juga:
Sebagian besar telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Maka untuk itu Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup meminta pihak Agrinas Palma Nusantara apakah jutaan hektar yang dikelola itu sepadan jumlah nya dengan yang disetorkan kepada Negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Sebut orator.
Tampak hadir dalam aksi itu Direktur Investigasi dan Litbang DPN LKLH Darwin Marpaung dan Koordinator Aksi Fathur Abdal. Perwakilan Danantara dari Deputi Kepatuhan juga terlihat memantau jalannya aksi.
Selain menuntut transparansi pengelolaan hasil perkebunan dan dokumen KSO, DPN LKLH mempertanyakan legal standing PT Agrinas Palma Nusantara dalam mengelola sejumlah lahan yang menurut mereka masih memiliki persoalan perizinan maupun konflik dengan masyarakat.
LKLH juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penguasaan serta pengelolaan lahan tersebut.
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan akan menyiapkan 20 unit alat tanam benih langsung (Tabela) jenis dr
Sumut 42 menit lalu
POSMETRO MEDAN Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperlihatkan mel
Medan 44 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Muslim Simbolon wakil ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara meminta Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (
Politik 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Majelis Taklim Zikir Al Haura Sumatera Utara menyalurkan bantuan untuk tiga masjid di Kabupaten Karo sebagai bentuk kepeduli
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDANDugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, bermula saat korban diajak
Peristiwa 4 jam lalu
POSMETRO MEDANPelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, S.E
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Persiapan apel gabungan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi 2026/2027 di Lapangan Merdeka Medan diwarn
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDANMenjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), tekanan harga di dalam negeri berpotensi menguat tepat ketika nilai tukar rupiah ber
Bisnis 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Kontingen Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih Juara Umum II pada Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Provins
Sumut 15 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara (Sumut) dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (D
Medan 15 jam lalu
