"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan, tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut," kata Hasto.
"Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek-aspek geologis di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini, itu kemarin bahkan dijelaskan kepada kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," tambahnya.(det/js)
Baca Juga:
Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
komentar