Sabtu, 22 Agustus 2026

KPK Mulai Cium Bau Korupsi Proyek Whoosh, Tanah Negara Malah Dijual Kembali ke Negara

Administrator - Selasa, 11 November 2025 11:38 WIB
KPK Mulai Cium Bau Korupsi Proyek Whoosh, Tanah Negara Malah Dijual Kembali ke Negara
Istimewa
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta.

POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium adanya bau dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pasalnya, baru-baru ini KPK menemukan kejanggalan, di mana tanah negara dijual ke negara. Temuan awal KPK, ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara oleh sejumlah oknum.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan proyek nasional tersebut.

Baca Juga:

"Diduga ada oknum-oknum yang menjual kembali tanah milik negara ke negara. Padahal, tanah itu seharusnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan proyek pemerintah," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Menurut Asep, tanah-tanah tersebut dijual dengan harga tidak wajar, bahkan jauh lebih tinggi dari harga pasar.

Baca Juga:

"Kalau pembayarannya wajar, tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau ada mark up, apalagi tanahnya tanah negara, uang itu harus dikembalikan," katanya.

Ia mencontohkan, jika harga wajar lahan Rp10 miliar tapi dibayar Rp100 miliar, maka kelebihan pembayaran itu harus dikembalikan ke kas negara. "Negara jadi rugi besar," tegasnya.

KPK juga meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mengembalikan keuntungan tidak sah dari proyek tersebut.

Asep menyebut, pihaknya masih menelusuri lokasi pembebasan lahan yang bermasalah di sepanjang jalur proyek, mulai dari Halim hingga Bandung.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyelidikan kasus dugaan mark up proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025.

Halaman:
Editor
: Indrawan
Tags
beritaTerkait
Terseret OTT KPK, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Diduga Terlibat Pengondisian Mahasiswa Baru
OTT KPK... !!!  Rektor dan 2 Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman Terjaring
HM Nezar Djoeli Minta KPK Hentikan Opini Tak Bertanggung Jawab Soal Raja Juli Antoni
DPN LKLH Meminta KPK Pantau Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara dan Selesaikan Konflik Agraria serta Audit KSO
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan
KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh
komentar
beritaTerbaru