Soal Utang Whoosh, Hasto Mengaku PDIP Sudah 3 Kali Ingatkan Jokowi

POSMETRO MEDAN- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi polemik persoalan utang Kereta Cepat Whoosh. Hasto menyinggung urgensi membangun kereta cepat.

"Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," kata Hasto Kristiyanto usai di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Baca Juga:

• Sengkarut Kursi Kosong PDIP DPRD Sumut, Mantan Ketua Fraksi Mangapul Purba Tak Masuk Pengurus Baru Ada Apa?
• KPK Mulai Cium Bau Korupsi Proyek Whoosh, Tanah Negara Malah Dijual Kembali ke Negara

Hasto menyoroti kebutuhan rakyat seperti pendidikan, bendungan untuk petani. Kemudian, penyediaan pupuk pada masa tanam.

"Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita, apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara," ujarnya.

Baca Juga:

• Daftar Nama 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
• Roy Suryo dkk Jadi Tersangka di Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi!

Dia mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dulu mengusulkan pembangunan double trek kereta api dibanding kereta cepat. Dia menyinggung terobosan transportasi publik.

"Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double trek kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP sudah mengingatkan terkait paradigma transportasi publik hingga tiga kali termasuk terkait kereta cepat. Dia mengatakan masukan itu tak lepas dengan kondisi geologis Kota Bandung yang harus jadi perhatian.

"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan, tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut," kata Hasto.

"Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek-aspek geologis di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini, itu kemarin bahkan dijelaskan kepada kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," tambahnya.(det/js)

Sengkarut Kursi Kosong PDIP DPRD Sumut, Mantan Ketua Fraksi Mangapul Purba Tak Masuk Pengurus Baru Ada Apa?

KPK Mulai Cium Bau Korupsi Proyek Whoosh, Tanah Negara Malah Dijual Kembali ke Negara

Daftar Nama 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo dkk Jadi Tersangka di Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi!

Viral Bobby Razia Kendaraan Plat BL, Ini Respon PDIP Sumut

Usai Dipecat, Harta dan Cewek Wahyudin Moridu Diperiksa