Sabtu, 26 September 2026

MADILOG Sumut Geruduk Kementerian PU dan KPK RI, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp4 Miliar

Jafar Sidik - Jumat, 17 April 2026 19:09 WIB
MADILOG Sumut Geruduk Kementerian PU dan KPK RI, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp4 Miliar
(Dam)
MADILOG SUMUT menggeruduk depan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (17/04/2026).

POSMETRO MEDAN-Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Berdialektika dengan Logika Sumatera Utara (MADILOG SUMUT) menggeruduk depan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (17/04/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan yang berstatus Swakelola Tipe I, yang seharusnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP).

Baca Juga:

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan tersebut diduga disubkontrakkan secara ilegal hingga mencapai 40 persen, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan.

"Kami menemukan sekitar 20 titik pekerjaan dengan nilai anggaran kurang lebih Rp200 juta per titik. Jika diakumulasikan, total anggaran mencapai sekitar Rp4 miliar dari APBN. Namun hasilnya sangat memprihatinkan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi bahkan terindikasi rusak dan tidak berfungsi," ujar Habibi Habibi, koordinator aksi.

Baca Juga:

Massa aksi menilai, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada keberadaan irigasi. Alih-alih meningkatkan produktivitas pertanian, proyek tersebut justru dinilai gagal memberikan manfaat nyata.

Dalam tuntutannya, MADILOG SUMUT mendesak KPK RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Kota Medan, Satuan Kerja OP, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Jika terbukti terdapat pelanggaran, mereka mendesak agar Kepala BBWS Sumatera II, Satker OP, dan PPK OP segera dicopot dari jabatannya.

"Aksi ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal uang rakyat. Kami tidak ingin anggaran negara disalahgunakan tanpa pertanggungjawaban. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Habibi.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. MADILOG SUMUT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.(Dam)

Tags
beritaTerkait
Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN
Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif
KPK Tetapkan 6 Tersangka di Unsoed, Terkait OTT Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi
Mengenal Rektor Unsoed Akhmad Sodiq yang Ditangkap KPK, Jagoan Ternak Hewan
Ini Sepak Terjang Adhi Wiharto, Politisi Gerindra Banyumas yang Terjaring OTT KPK dalam Kasus Unsoed
Terungkap Karena Ada Cama Kedokteran Tak Lulus, Begini Kronologis Mainnya...
komentar
beritaTerbaru