POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mendorong Polri merevisi delapan peraturan Polri (Perpol) dan 24 peraturan Kapolri (Perkap) sebagai wujud dari reformasi institusi. Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri telah menyelesaikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto, yang ditampung dari berbagai aspirasi masyarakat.
"Ada hal-hal yang sifatnya prinsipil harus mengubah undang-undang, dan memerlukan juga peraturan pelaksanaannya, serta keperluan merevisi regulasi internal. Sekitar delapan Perpol (Peraturan Kepolisian) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang harus direvisi supaya itu bisa jadi pegangan dalam rangka melakukan reformasi internal secara berkelanjutan untuk jangka panjang," ujar Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri disusun dalam bentuk 10 buku yang akan diserahkan kepada Prabowo. Adapun jadwal pertemuan antara Prabowo dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah disusun waktunya.
"Pak Mensesneg sama Pak Seskab akan mengatur, diusahakan sebelum Lebaran. Ya karena ini lagi sibuk sekali Beliau ini," kata Jimly.
Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menyampaikan empat masalah struktural dalam tubuh Polri yang tengah menjadi pembahasan serius komisi bentukan Prabowo.
"Lalu ada empat masalah struktural yang sekarang sedang kami bahas," kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (4/2/2026).
Pertama, mengenai kedudukan Polri dan Kapolri, apakah tetap berada langsung di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Mahfud MD menyatakan bahwa penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana Polri di bawah kementerian merupakan pendapat pribadi, bukan sikap Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"(Penolakan) Itu tidak ada kaitannya dengan sikap Komisi Reformasi. Itu pendapat Kapolri sebagai Kapolri yang merupakan mitranya DPR. Dan ya kita mau apa kalau dia berpendapat begitu ya? Tetapi kalau di Komisi Reformasi itu memang menjadi bahasan," ujar Mahfud.
Kedua, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga membahas mekanisme pemilihan Kapolri, apakah tetap dipilih oleh DPR atau sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Pembahasan ketiga adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Bahlil Lahadalia, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku ke depan tak ada lagi aksi pemadaman listrik. Benarkah?
Bisnis 20 menit lalu
Kepastian ini diraih setelah salah satu tuan rumah turnamen akbar tersebut memetik kemenangan tipis atas Korea Selatan dalam laga sengit ya
Sport 39 menit lalu
Penyidik disebut meringsek masuk ke dalam kamar pribadi Roy dan istri. Menurut Khozinudin, tindakan ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuas
Peristiwa 44 menit lalu
Acosta menjelaskan, satu dekade lalu, pebalap hebat bisa memenangkan balapan hanya dengan motor biasabiasa saja. Namun, saat ini, fenomena
Sport 56 menit lalu
Nilai tukar Rupiah dilaporkan melemah seiring prospek kenaikan suku bunga The Fed
Bisnis satu jam lalu
Pemko Pematangsiantar memperbaiki jalan berlubang yang berada di Simpang Jalan S Parman dan Jalan Sangnaualuh.
Sumut 2 jam lalu
Polda Metro menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun melayangkan protes keras menuding polisi tak profesional.
Inter-Nasional 2 jam lalu
Cuaca kota Medan hari ini diprakirakan diguyur hujan sedang untuk sebagian besar wilayah kecamatan.
Medan 3 jam lalu
Nilai Tukar Rupiah Jumat pagi ini dilaporkan melemah lagi menjadi Rp17.845 per Dolar AS.
Bisnis 3 jam lalu
Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba, Berikut Daftar Namanya
Medan 5 jam lalu
