Pemko Medan Perbesar Porsi Pelatihan Kerja Warga Medan Utara, Naik dari 30 Menjadi 60 Persen
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Dinamika polemik di Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu memasuki babak baru.
Setelah sempat diguncang isu pemotongan dana dan dugaan intimidasi, Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Haloban, Susyani Purba, SKM, MKM, resmi menempuh jalur hukum.
Didampingi tim kuasa hukumnya, Susyani mendatangi Polres Labuhanbatu pada Minggu (2/8/2026) untuk melaporkan oknum tenaga kesehatan (nakes) berinisial JS atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
Baca Juga:
Juru bicara tim kuasa hukum, Yarham Dalimunthe, S.H, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil menyusul maraknya tuduhan tak berdasar serta narasi viral di media sosial yang menyudutkan kliennya selama kurun waktu Juli 2026.
"Hari ini, 2 Agustus 2026, kami mendampingi klien kami mendatangi Polres Labuhanbatu untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh oknum nakes berinisial JS," tegas Yarham, sembari memperlihatkan selembar kertas Laporan Polisi Nomor: LP/B//1066/VIII/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara
Baca Juga:
kepada sejumlah wartawan di Mapolres Labuhanbatu, Minggu (2/8/2026).
Menjawab tuduhan mengenai potongan dana JKN dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK), pihak kuasa hukum secara tegas membantahnya.
Menurut Yarham, tuduhan pemotongan atau pungutan liar (pungli) tersebut timbul akibat salah paham atas mekanisme penyesuaian hak jasa pelayanan (jaspel).
"Seluruh tuduhan pemotongan itu tidak benar. Yang terjadi bukanlah pemotongan liar, melainkan penyesuaian periodik berdasarkan tingkat kehadiran (absensi) dan kinerja nakes yang terhubung ke sistem BPJS Kesehatan. Jika ada staf yang absen atau kinerjanya kurang, alokasi haknya secara otomatis beralih kepada nakes yang rajin dan menjalankan tugas," jelas Yarham.
Terkait isu ketidakjelasan dana jasa persalinan, tim hukum menerangkan bahwa kendala pencairan terjadi dari pihak BPJS Kesehatan akibat adanya ketidakcocokan data administrasi pasien, seperti nomor identitas atau kontak, dan saat ini sedang dalam proses perbaikan dokumen.
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sejumlah perwira tinggi Polri dikabarkan ditangkap dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Mabes Polri buka suara ter
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDANHampir sebulan setelah apel perdananya, Sumatera Utara sudah punya cukup alasan untuk memberi apresiasi kepada Irjen Pol Sonny
Editorial 6 jam lalu
POSMETRO MEDANTak hanya menggambarkan risiko maut plus jerat hukum, adagium polisi bekerja dengan kaki di atas kuburan dan penjara sejati
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDANDi gedung dewan, kerja legislasi sering tampak seperti urusan yang seolah senyap. Rapat demi rapat, naskah akademik dalam baha
Editorial 11 jam lalu
Posmetro Medan , Binjai Mewakili Wali Kota Binjai, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofyan Syahputra Siregar, S.STP., M.AP., menghadir
Sumut 15 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Galang Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengambil langkah cepat menangani dampak banjir yang menyebabkan erosi
Sumut 15 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sejumlah agen kapal menyebut tagihan jasa pandu dan tunda kapal telah dibayarkan kepada Pelindo melalui sistem Phinnisi. Hal
Sumut 22 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), HM Nezar Djoeli, menyikapi peristiwa penggerebekan Pondok Pes
Sumut kemarin
POSMETRO MEDAN,MEDAN Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Sumatera Utara (Forwaka Sumut) , Irfandi, mengajak para wartawan bersama keluarga meng
Medan kemarin