Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

POSMETRO MEDAN, Jakarta -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat.

"Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN,u-agung-darmawan/" target="_blank"> Dalu Agung Darmawan,uka-webinar-penguatan-penyelenggaraan-pelayanan-pertanahan-pada-mpp/" target="_blank"> saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, kemarin.

Dalam webinar ini,u-agung-darmawan/" target="_blank"> Dalu Agung Darmawan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Evaluasi tersebut didapati berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang menaungi MPP.

Baca Juga:

• Polres Binjai Bekuk Remaja 15 Tahun Pencuri Motor di Langkat
• Operasi Gabungan TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan 6 PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi antarinstansi. Koordinasi ini bisa melibatkan seluruh peserta MPP, contohnya seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah. "Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas. Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat," ujar Sekjen ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan berharap, melalui webinar ini jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Ia meminta untuk seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif. "Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik," imbaunya.

Baca Juga:

• Kantah Langkat Tinjau Lapang Pertimbangan Teknis Untuk PKKPR Berusaha di Besitang
• Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi Wanita dari Kanker Mematikan

Narasumber dalam webinar dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menyatakan hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang disebar di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB mendorong agar MPP ini terus bertambah ke depannya.

"Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong untuk peningkatjan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik," ujar Yanuar Ahmad. (Rel/Lkt)

Polres Binjai Bekuk Remaja 15 Tahun Pencuri Motor di Langkat

Operasi Gabungan TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan 6 PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

Kantah Langkat Tinjau Lapang Pertimbangan Teknis Untuk PKKPR Berusaha di Besitang

Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi Wanita dari Kanker Mematikan

Begini Cara Memastikan Petugas Ukur Tanah Resmi dari BPN

Peringatan Hari Ginjal Sedunia, Pemko Medan Perkuat Layanan dan Fasilitas RSUD Dr.Pringadi