Begini Cara Memastikan Petugas Ukur Tanah Resmi dari BPN

POSMETRO MEDAN, Jakarta -

Masyarakat yang didatangi petugas ukur untuk melakukan pengukuran tanah diimbau agar memastikan petugas yang datang adalah petugas resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah). Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan keabsahan petugas ukur yang datang ke lokasi.

"Masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu bahwa petugas yang datang merupakan petugas resmi dengan meminta menunjukkan identitas kedinasan serta surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran," ujar Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan, dalam keterangannya, Sabtu.

Baca Juga:

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan
• Kepala Bapenda Medan, Apresiasi Keberhasilan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Juli 2026 dengan Nilai Rp 1,4 Miliar

Dia menjelaskan, setiap kegiatan pengukuran tanah di lapangan selalu didasarkan pada permohonan layanan pertanahan yang telah diajukan sebelumnya oleh masyarakat. Dengan begitu, petugas ukur yang datang seharusnya membawa surat tugas atau dokumen penugasan resmi yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran tersebut.

"Pengukuran lapangan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan nomor berkas permohonan pelayanan. Karena itu, keberadaan surat tugas menjadi indikator kuat bahwa kegiatan pengukuran tersebut memang resmi," jelas Agus Apriawan.

Baca Juga:

• Sat Narkoba Binjai Tangkap Pengedar Narkoba di sebuah Gubuk.
• Cewek Michat yang jadi Tersangka Sudah 3 Kali Beraksi, 1 Dipakek 1 Lagi Cuma Dikasih Uang Cancel

Selain memeriksa identitas dan surat tugas, masyarakat juga dapat menanyakan beberapa informasi dasar terkait kegiatan pengukuran. Misalnya, nomor berkas permohonan, nama pemohon, lokasi bidang tanah yang akan diukur, serta tujuan pengukuran yang dilakukan.

Agus Apriawan menyampaikan bahwa setiap tujuan pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur bisa beragam. Pengukuran bisa dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan bidang tanah, pemisahan bidang, pengembalian batas, maupun penataan batas. Dalam praktik pelayanan pertanahan, setiap kegiatan pengukuran selalu terhubung dengan berkas pelayanan tertentu sehingga petugas ukur resmi seharusnya dapat menjelaskan konteks pelayanan yang sedang dijalankan.

Apabila masyarakat masih merasa ragu, masyarakat melakukan verifikasi langsung ke Kantah setempat untuk memastikan apakah benar terdapat kegiatan pengukuran pada waktu tersebut. "Jika petugas datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas, atau informasi yang disampaikan tidak jelas, masyarakat dapat melakukan verifikasi ke Kantah. Ini merupakan langkah kehati-hatian yang wajar," pungkas Agus Apriawan (red)!

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan

Kepala Bapenda Medan, Apresiasi Keberhasilan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Juli 2026 dengan Nilai Rp 1,4 Miliar

Sat Narkoba Binjai Tangkap Pengedar Narkoba di sebuah Gubuk.

Cewek Michat yang jadi Tersangka Sudah 3 Kali Beraksi, 1 Dipakek 1 Lagi Cuma Dikasih Uang Cancel

2 Cewek Jadi Tersangka Kasus ASN BPN Jatuh dari Apartemen Skyview Setia Budi Medan

Buka Survei IHAI,Rico Waas: Perbedaan Bukan Untuk Dipertentangkan, Tetapi Menjadi Kekuatan yang Menyatukan