POSMETRO MEDAN, Mataram - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak. Perbaikan tata kelola data justru menjadi kunci, terutama melalui penyelarasan informasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini masih berjalan terpisah di sejumlah daerah.
"Integrasi antara Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) terbukti mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300% tanpa menaikkan tarif. Ini murni karena perbaikan dan sinkronisasi data," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram.
Kementerian ATR/BPN mencatat, masih banyak ketidaksesuaian antara data bidang tanah dengan data objek pajak di daerah. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan belum tergarap optimal, bahkan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam penetapan pajak bagi masyarakat.
Baca Juga:
"Selama ini banyak data yang belum sinkron antara pertanahan dan perpajakan. Akibatnya potensi penerimaan tidak maksimal, padahal kalau datanya terintegrasi, tanpa menaikkan tarif pun penerimaan bisa meningkat signifikan," ungkap Menteri Nusron.
Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa integrasi data mampu memberikan dampak signifikan terhadap PAD. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Sragen, menjadi contoh daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan PBB secara drastis setelah menyelaraskan data pertanahan dan perpajakan. Dengan sistem terintegrasi, setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal yang sama sehingga meminimalisir duplikasi maupun kekeliruan pencatatan.
Baca Juga:
Langkah serupa dinilai relevan untuk mulai diterapkan di daerah lain, termasuk NTB, dengan memanfaatkan wilayah yang memiliki kesiapan data lebih baik sebagai percontohan. Integrasi data tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tapi bisa memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan data pertanahan dan perpajakan.
Ke depan, sinergi antara data pertanahan dan pajak diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, sekaligus menghadirkan sistem yang lebih adil bagi masyarakat (Rel/Lkt)
Sorotan Publik Mengarah ke PT Pariban Sibayak Jilena Usai kasus dugaan penyiksaan anak di Pos Retribusi Gunung Sibayak.
Peristiwa 2 jam lalu
Pemkab Dairi mengoperasikan 2 unit bus sekolah gratis untuk siswa Bintang Hulu dan Kalsim sekaligus meringankan beban orang tua.
Sumut 3 jam lalu
Truk yang menabrak 9 kendaraan di Sibolangit, 4 korban dinyatakan tewas.
Sumut 3 jam lalu
Wujud Sinergitas, Kapolres Pematangsianar Terima Bantuan Alat Tes Urine dari Walikota Pematangsiantar
Sumut 4 jam lalu
Melihat dari Dekat Sosok AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H.kini menjabat Kapolres Samosir.
Profil 4 jam lalu
Wakil Presiden RI Tinjau Jalan Tol PalembangBetung dan BetungTempinoJambi, Dorong Percepatan Penyelesaian JTTS untuk Perkuat Konektivitas
Inter-Nasional 4 jam lalu
Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi bersama para bidan merayakan HUT ke75 IBI.
Sumut 5 jam lalu
Hotman Paris Hutapea resmi menjadi pengacara atau kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Inter-Nasional 5 jam lalu
Wakil Bupati Dairi meninjau pelaksanaan program pemeliharaan jalan di Kecamatan Sitinjo dan Parbuluan.
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN Momentum hari Jumat kembali dimanfaatkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota
Medan 5 jam lalu