POSMETRO MEDAN, Jakarta - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mulai berjalan sejak 2017, telah berhasil mendaftarkan tanah secara masif. Dari total bidang tanah yang ada di Indonesia, tercatat per April 2026 sudah ada 126,55 juta bidang yang terdaftar. Program Pemerintah Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini diterapkan secara nasional, namun memiliki standar biaya persiapan yang bervariasi di tiap wilayahnya.
"Besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan PTSL berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dibagi menjadi lima kategori wilayah. Biayanya mulai dari Rp150.000 hingga Rp450.000," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, dalam keterangannya.
Rincian biaya kelima kategori wilayah tersebut antara lain untuk Kategori I yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp450.000; sedangkan untuk Kategori II yang meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp350.000.
Baca Juga:
Sementara untuk Kategori III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sebesar Rp250.000. Kategori IV, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan sebesar Rp200.000; serta Kategori V yang mencakup Provinsi Jawa dan Bali sebesar Rp150.000.
Pembiayaan persiapan PTSL yang ditentukan melalui SKB 3 Menteri ini merupakan kebijakan bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, dan No. 34 Tahun 2017 ini menetapkan bahwa pembiayaan persiapan PTSL mencakup untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai hingga kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Namun, biaya tersebut belum termasuk pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau Pajak Penghasilan (PPh).
Baca Juga:
"Jika ada pungutan yang melebihi standar SKB 3 Menteri tersebut tanpa dasar peraturan yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," terang Shamy Ardian.
Informasi lengkap mengenai lokasi PTSL di masing-masing daerah, dapat ditanyakan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat ataupun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan program PTSL ini untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya dengan lebih mudah dan transparan (Rel/Lkt
Posmetro Medan, Medan Upaya mewujudkan Belawan yang lebih tertata, nyaman, dan berkembang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Medan 5 jam lalu
Mulana Kartika Nainggolan (31), ibu hamil yang menjadi korban penganiayaan di kawasan Terowongan Tembung, Jalan Baru, Medan Tembung.
Peristiwa 5 jam lalu
Tim Tabur Kejati Sumut dan Intelijen Kejari Tanjungbalai Amankan DPO Kasus Penggelapan.
Kriminal 5 jam lalu
POSMETRO MEDANSelama dua tahun terakhir, Jalan Veteran IX di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dibiarkan seper
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Komitmen PT Bank Sumut (Perseroda) dalam mendukung pengembangan generasi muda Indonesia kembali mendapat apresiasi.
Sport 6 jam lalu
Fakultas Kehutanan USU bekerjasama dengan Tokoh Lingkungan Toba Manrandus Sirait melakukan gerakan menanam pohon.
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara soroti sekaligus sampaikan keprihatinan atas ditemukannya 6,8 kilogra
Medan 6 jam lalu
Ada bermacammacam gaya kepemimpinan. Banyak yang memilih terbuka, tidak pelit atau bahkan sampai mengumbar kata. Ada pula yang memutuskan b
Editorial 6 jam lalu
Posmetro Medan, Karo ,Berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, jajaran Polsek Juhar berhasil mengungkap dugaan penanaman ganja d
Kriminal 6 jam lalu
Posmetro Medan, Karo Pelayanan kesehatan di Puskesmas Payung, Kabupaten Karo, kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah persoalan mendas
Peristiwa 8 jam lalu