POSMETRO MEDAN, Palangkaraya - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/04/2026), mengimbau pemerintah provinsi (Pemprov) untuk lebih aktif menyelesaikan masalah pertanahan. Langkah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
"Kewenangan Bapak/Ibu Kepala Daerah di provinsi ini sangat besar, dan dapat membantu mengelola pertanahan di tempat Bapak/Ibu sekalian melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Jika ada konflik pertanahan, aktifkan GTRA agar kita bisa mencari solusi," ujar Wamen Ossy di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Pimpinan daerah dalam hal ini gubernur merupakan Ketua GTRA Provinsi, sedangkan bupati/wali kota adalah Ketua GTRA Kota/Kabupaten. Kedua pihak tersebut punya kewenangan besar dalam menentukan subjek penerima dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Dalam konteks kebijakan, GTRA Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan Untuk mengidentifikasi potensi TORA di wilayahnya.
"Seperti masyarakat-masyarakat yang sudah kadung tinggal di kawasan hutan. Ketika dinyatakan kawasan itu (tempat tinggal masyarakat) sebagai kawasan hutan, tentu kita harus pikirkan bagaimana kesejahteraan mereka? Ini menjadi tugas kita di daerah, agar segera mereka dikeluarkan dari kawasan hutan, ditentukan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), lalu mereka bisa mendapatkan sertipikat," ujar Wamen Ossy.
Di hadapan Gubernur Kalteng, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa 75,96% wilayah di Kalteng merupakan kawasan hutan. Di kawasan itu pula banyak masyarakat yang sejak lama sudah mendiami sejumlah titik bidang tanah. Untuk itu, perlu ada inventarisasi yang jelas terkait kawasan hutan dan kawasan non hutan.
"Ini jika fungsi GTRA di Kalteng dilakukan dengan optimal, kita harus bisa petakan sedemikian rupa dan se-detail mungkin seberapa persen kawasan hutan tersebut, dan pada titik-titik yang lain kita inventarisasi dan rekomendasi kawasan mana yang memerlukan program Reforma Agraria," ungkap Ketua Komisi II DPR RI. (Rel/Lkt)
POSMETRO MEDAN, Sunggal Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi keber
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Palangkaraya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermaw
Inter-Nasional 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Bangkinang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi langkah
Inter-Nasional 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivit
Inter-Nasional 2 jam lalu
Juara dunia MotoGP 2025 itu mengawali akhir pekan balapan di kandang dengan hasil kurang memuaskan. Di sesi Free Practice, pembalap Ducati
Sport 3 jam lalu
Balapan ini bakal jadi pembuktian bagi Marc Marquez untuk tampil maksimal. Kondisi yang belum prima ditengarai jadi ganjalan bagi sang juar
Sport 3 jam lalu
POSMETRO MEDANDugaan skandal kekerasan dan ketidakadilan menghantam oknum Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun (RHB). Man
Politik 4 jam lalu
POSMETRO MEDANAjaib Group resmi memperluas langkah bisnisnya ke tingkat regional dengan membuka kantor baru di Bangkok, Thailand. Peresmian
Bisnis 5 jam lalu
Jelang Akad Nikah, El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Acara Pengajian dan Siraman Bersama Keluarga.
Lifestyle 7 jam lalu
Medan Gemilang, Raih National Governance Award 2026 Lewat Transformasi Layanan Digital.
Medan 7 jam lalu