Selaku kuasa hukum, dia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang tidak memiliki hak maupun kepentingan hukum atas objek perkara tidak melakukan tindakan yang menghambat proses eksekusi.
"Penundaan yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu gesekan sosial di tengah masyarakat yang tidak berkepentingan dengan perkara ini.
Baca Juga:
Jika diperlama, katanya, dia khawatir akan ada pihak lain yang akan memanfaatkan atau mengambil kesempatan untuk mengklaim kepemilikan terhadap objek yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum.
"Kita (kuasa hukum) dari ahli waris DR TD Pardede dan Hermina Napitupulu berharap kepada PN Medan untuk segera melakukan eksekusi terhadap lahan yang masih digunakan yayasan darma agung saat ini. Sebab, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dan keadilan tidak boleh berhenti pada putusan, tetapi harus diwujudkan melalui eksekusi yang nyata," pungkasnya
Baca Juga:
Sementara Humas PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman yang dikonfirmasi terkait surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum ahli waris DR TD Pardede dan Hermina Napitupulu tidak merinci soal pihaknya telah menerima surat tersebut.
Soniady hanya menjawab singkat dengan jawaban, "Karena menyangkut tehknis yudisial di bidang perdata (hukum privat) hanya bisa diinfokan dan ditanggapi kepada para pihak yang berkepentingan dan tidak bisa/tidak untuk disebar luaskan." (RED)
Tags
beritaTerkait
komentar