Kadishub Medan Permalukan Wali Kota Rico Waas

POSMETRO MEDAN,Medan– Sikap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Nasution, yang mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait mega proyek Bus Rapid Transit (BRT) menuai kekecewaan dari DPRDMedan.

Ketidakhadiran Kadishub dinilai mempermalukan Wali KotaMedan, Rico Waas karena proyek tersebut menyangkut kepentingan besar masyarakat dan penggunaan anggaran negara bernilai triliunan rupiah.

Ketua Komisi IV DPRDMedan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyebut absennya Kadishub Medan dalam RDP di ruang Komisi IV DPRDMedan, Senin (8/6/2026), menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Kota Medan dalam membahas proyek strategis tersebut.

Baca Juga:

• Sekda Deli Serdang Letakkan Batu Pertama Empat Proyek Infrastruktur di Sunggal
• Cowok Cewek Kawanan Pencuri Kereta Diciduk, Modusnya Ngaku Ibu Ditabrak Lari

"Dishub Medan seharusnya hadir karena mereka perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan di daerah. Jangan sampai proyek sebesar ini malah jadi beban bagi Pemko Medan," tegas Paul.

Menurutnya, rapat pembahasan proyekBRT senilai Rp1,9 triliun itu berjalan tidak maksimal lantaran sejumlah pertanyaan anggota dewan terkait anggaran pendamping dari APBD Kota Medan tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

Baca Juga:

• Rico Waas Bersama Kepala Daerah se-Sumut Tandatangani Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi
• PERKIMCIKATARU Medan Perkuat Sinergi, Pastikan Progress Sekolah Rakyat Terintegtegrasi II

Paul juga menyoroti minimnya sosialisasi dari Dishub Medan kepada DPRD maupun masyarakat terkait proyekBRT yang akan menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang tersebut.

"Kami tahu proyek ini justru setelah pengerjaan mulai dilakukan di lapangan. Banyak masyarakat bertanya kepada kami, sementara penjelasan resmi dari Dishub tidak ada," ujarnya.

Kekecewaan serupa disampaikan anggota Komisi IV DPRDMedan, Renville P Napitupulu. Ia mempertanyakan besaran anggaran yang disiapkan Pemko Medan untuk pembebasan lahan maupun kompensasi bagi pelaku UMKM terdampak proyekBRT.

"Mana Kadishub Medan? Kami dengar ada anggaran ratusan juta untuk warga terdampak dan kompensasi bangunan. Tapi tidak ada penjelasan yang pasti," kata Renville.

Paul kembali menegaskan, ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan dalam rapat resmi DPRD tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai proyek jangka panjang seperti BRT harus dibahas secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Kadisnya diundang resmi tapi tidak hadir. Jangan main-main dengan proyek sebesar ini. Kami melihat Dishub Medan tidak serius," tandasnya.

Sementara itu, perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumut, Candra, menjelaskan bahwa proyekBRT senilai Rp1,9 triliun merupakan program transportasi massal untuk kawasan Mebidang (Medan, Binjai, Deliserdang) yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

RDP tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRDMedan, di antaranya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, Renville P Napitupulu, dan Lailatul Badri. Hadir pula perwakilan Dishub Provinsi Sumut, Dinas SDABMBK, DLH Kota Medan, serta BPTD Kementerian Perhubungan.(STN/RED)

Sekda Deli Serdang Letakkan Batu Pertama Empat Proyek Infrastruktur di Sunggal

Cowok Cewek Kawanan Pencuri Kereta Diciduk, Modusnya Ngaku Ibu Ditabrak Lari

Rico Waas Bersama Kepala Daerah se-Sumut Tandatangani Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi

PERKIMCIKATARU Medan Perkuat Sinergi, Pastikan Progress Sekolah Rakyat Terintegtegrasi II

Lapas Kelas I Medan Razia Gabungan dan Tes Urine, 220 Peserta Dinyatakan Negatif

Tim RB ZI Unimed Selenggarakan Kegiatan Penyelarasan Dokumen LKE ZI Bersama TPSK DIKTI