Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Peristiwa 51 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan-Usulan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengintegrasikan kawasan hutan dengan tata ruang, dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola ruang di Indonesia.
Peneliti Center for Tropical Ecology and Biodiversity Conservation Universitas Sumatera Utara sekaligus Wakil Ketua Forum Kehutanan Daerah (FKD) Provinsi Sumatera Utara, Onrizal, PhD, menyatakan bahwa selama ini berbagai konflik pemanfaatan ruang muncul akibat belum sinkronnya kebijakan kehutanan, pertanahan, dan tata ruang.
"Persoalan ruang di Indonesia tidak hanya terkait batas administratif atau status kawasan. Di dalamnya terdapat desa, wilayah adat, kebun rakyat, kawasan lindung, hingga berbagai izin usaha yang sering kali berada dalam ruang yang sama tetapi diatur melalui rezim yang berbeda," ujar Onrizal melalui rilis yang diterima Rabu (17/6/2026).
Baca Juga:
Menurutnya, gagasan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum dan konflik tenurial.
Namun demikian, integrasi kawasan hutan dengan tata ruang tidak boleh dimaknai sebagai upaya mempermudah perubahan fungsi kawasan hutan.
Baca Juga:
Integrasi harus diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan memperbaiki tata kelola ruang, bukan menjadi jalan pintas untuk mengurangi fungsi lindung hutan atau mengabaikan hak masyarakat.
Kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.
Karena itu, proses integrasi perlu diawali dengan audit legal-spasial yang komprehensif, termasuk peninjauan batas kawasan hutan, status pengukuhan kawasan, keberadaan desa, wilayah adat, penggunaan lahan aktual, serta berbagai izin yang telah diterbitkan.
Indonesia membutuhkan satu tata kelola ruang yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. (Den)
Resmi Pegang Tongkat Komando Polres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha Langsung Tancap Gas Perkuat Kamtibmas
Peristiwa 51 menit lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, inovasi yang dihasilkan aparatur sipil negara (ASN) melalui pel
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDANBadan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, berkarakter, m
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar dari pemerintah pusat menjadi peluang strategis b
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANPelantikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan menuai polemik. Senat fakultas menil
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., turun langsung menemui masyarakat di kawasan Je
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN Tidak sekadar melakukan penindakan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., turun langs
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar upaya mengejar predik
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Medan telah mempersiapkan 151 Akta Koperasi Mera
Medan 8 jam lalu