Integrasi Kawasan Hutan dan Tata Ruang Dinilai Penting untuk Atasi Konflik Lahan dan Perkuat Kepastian Hukum

POSMETRO MEDAN, Medan-Usulan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengintegrasikan kawasan hutan dengan tata ruang, dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola ruang di Indonesia.

Peneliti Center for Tropical Ecology and Biodiversity Conservation Universitas Sumatera Utara sekaligus Wakil Ketua Forum Kehutanan Daerah (FKD) Provinsi Sumatera Utara, Onrizal, PhD, menyatakan bahwa selama ini berbagai konflik pemanfaatan ruang muncul akibat belum sinkronnya kebijakan kehutanan, pertanahan, dan tata ruang.

"Persoalan ruang di Indonesia tidak hanya terkait batas administratif atau status kawasan. Di dalamnya terdapat desa, wilayah adat, kebun rakyat, kawasan lindung, hingga berbagai izin usaha yang sering kali berada dalam ruang yang sama tetapi diatur melalui rezim yang berbeda," ujar Onrizal melalui rilis yang diterima Rabu (17/6/2026).

Baca Juga:

• Serapan Pupuk di Namorambe Belum Maksimal, Kebutuhan NPK Bertambah
• P3-TGAI Perkuat Irigasi di 57 Titik, Serap 38.475 Tenaga Kerja di Deli Serdang

Menurutnya, gagasan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum dan konflik tenurial.

Namun demikian, integrasi kawasan hutan dengan tata ruang tidak boleh dimaknai sebagai upaya mempermudah perubahan fungsi kawasan hutan.

Baca Juga:

• Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN
• Baznas Bedah Rumah Warga dari Zakat ASN, Bupati Letakkan Batu Pertama

Integrasi harus diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan memperbaiki tata kelola ruang, bukan menjadi jalan pintas untuk mengurangi fungsi lindung hutan atau mengabaikan hak masyarakat.

Kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Karena itu, proses integrasi perlu diawali dengan audit legal-spasial yang komprehensif, termasuk peninjauan batas kawasan hutan, status pengukuhan kawasan, keberadaan desa, wilayah adat, penggunaan lahan aktual, serta berbagai izin yang telah diterbitkan.

Indonesia membutuhkan satu tata kelola ruang yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. (Den)

Serapan Pupuk di Namorambe Belum Maksimal, Kebutuhan NPK Bertambah

P3-TGAI Perkuat Irigasi di 57 Titik, Serap 38.475 Tenaga Kerja di Deli Serdang

Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN

Baznas Bedah Rumah Warga dari Zakat ASN, Bupati Letakkan Batu Pertama

Polsek Tigapanah Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan Pembentukan Warga Peduli Api

Diduga Miliki Sabu, Pria Marga Hombing Diamankan Polsek Bilah Hilir